Beberapa riset menunjukkan bahwa terdapat dua kubu pandangan menjelang pemilu ini. Kubu pertama memperkirakan akan terjadi "tsunami politik identitas," di mana isu-isu identitas akan mendominasi kampanye dan diskusi publik. Sebaliknya, kubu kedua berargumen bahwa politik identitas sudah tidak relevan lagi dalam konteks masyarakat yang semakin modern dan pluralis.( https://www.uii.ac.id/)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan bahwa politik identitas dapat menjadi alat bagi oknum politisi untuk meraih keuntungan, sehingga kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan isu identitas. Dengan lebih dari 200 juta pemilih yang akan terlibat, termasuk generasi muda yang menjadi pemilih pemula, pemilu ini berpotensi menjadi titik balik dalam cara politik identitas dipahami dan diterapkan di Indonesia
Politik identitas dan polarisasi masyarakat
Politik identitas merujuk pada praktik politik yang menonjolkan identitas kelompok tertentu, baik itu berdasarkan agama, etnis, gender, atau budaya sosial. Sebagai sarana untuk memperoleh dukungan politik. Dalam konteks pemilu 2024, politik identitas memainkan peran penting dalam menarik simpati kelompok, tertentu. Isu agama, khususnya perbebedaan anara islam dan non islam, identitas etnis seperti jawa, melayu, batak atau suku lainnya sering di jadikan alat untuk memobilitas massa.
Pilpres 2019,isu agama dan identitas etnis sempat mencuat dalam kampanye, yang kemudian memecah opini publik menjadi kubu besar. Pendukung calon yang identitasnya lebih religius dan kelompok yang mengedepankan pluralisme. Kemajuan teknologi dan media sosial turut memperburuk perpecahan ini. Narasi berbagai identitas seringkali lebih mudah diterima dan disebar luas, yang memperburuk polarisasi. Kelompok dengan pandangan serupa berkomunikasi lebih intensif, memperkuat pandangan mereka,dan menjauhkan dari sudut pandang yang berbeda.
Polarisasi masyarakat terjadi ketika perbedaan pandangan dan nilai yang ada di tengah masyarakat semakin memperlebar jurang pemisah antara kelompok sosial. Polarisasi ini sering kali dipicu oleh politik identitas, yang memperburuk ketengangan anatara berbagai kelompok. Pemilu 2024 diperkirakan akan memperburuk perpecahan dalam pilihan politik. Masyarakat akan semakin terbagi antara pendukung, calon presiden, partai politik, atau isu tertentu, yang masing-masing mewakili kelompok dengan pandangan ideologi yang berbeda. Hal ini bisa menciptakan”dua dunia” yang saling bertentangan, di mana perbedaan pandangan sulit untuk dijembatani.
Ketika politik identitas semakin kental, polarisasi ini bisa berujung pada konflik sosial tingkat masyarakat. Perbedaan keyakinan politik yang berakar pada identitas dapat memicu ketegangan antar kelompok, seperti yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2017. Ketegangan tersebut bukan hanya terjadi di arena politik, tetapi juga merembet ke kehidupan sehari-hari, bahkan mempengaruhi hubungan sosial antar individu.
Dampak terhadap demokrasi
1.Mengurangi Kualitas Dialog Politik: Politik identitas cenderung menyempitkan ruang untuk diskusi politik yang sehat dan berbasis substansi.
2.Menghambat Persatuan Sosial: Polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh politik identitas dapat memperburuk keretakan sosial di masyarakat.
3.Memperburuk Polarisasi Partai Politik: Partai politik yang mengandalkan politik identitas cenderung lebih mementingkan pemilih berdasarkan identitas tertentu daripada membangun koalisi berbasis ideologi atau program kebijakan yang lebih luas.
4.Meningkatkan Risiko Konflik Sosial: Polarisasi yang intens dapat memicu ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, terutama ketika isu identitas dipolitisasi secara berlebihan.
5.Menurunkan Partisipasi Politik yang Konstruktif: Ketika masyarakat terbagi tajam oleh politik identitas, orang cenderung lebih memilih untuk berpartisipasi dalam politik berdasarkan loyalitas kelompok daripada berdasarkan pemikiran yang kritis dan substansial terhadap kebijakan publik.
6.Penguatan Populisme dan Otokrasi: Politik identitas yang semakin mendalam sering dimanfaatkan oleh pemimpin populis yang mencari dukungan dengan mengandalkan retorika yang mengedepankan "kami" versus "mereka".
7.Melemahnya Institusi Demokrasi: Politik identitas yang mendorong polarisasi dapat membuat institusi demokrasi seperti parlemen, lembaga peradilan, dan badan pengawas menjadi kurang efektif.
8.Kesulitan Dalam Pembuatan Kebijakan yang Inklusif: Ketika kebijakan politik lebih difokuskan pada kepentingan identitas kelompok tertentu, kebijakan tersebut mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan seluruh masyarakat secara adil.
