Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kualitas kesehatan warga, pemerintah melahirkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kemudian membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebagai badan penanggung jawab layanan kesehatan warga. Pada awal pelaksanaan SJSN melalui program jamkesmas/jamkesda, pemerintah daerah bersama DPRD kota medan berperan sangat aktif khususnya dalam hal pengawasan dan evaluasi pelaksanan jamkesmas, namun berbeda dengan awal penerapan BPJS kesehatan dimana peran pemerintah dan DPRD sejatinya tidak terlihat lagi dalam hal pengawasan dan evaluasi.
KEMBALI KE ARTIKEL
