“Apa anda mau saya bedil?” seperi itulah kalimat yang digunakan oleh pengawal Yang Mulia Presiden Indonesia kepada Hendra, seorang warga yang kebingungan ketika diminta minggir saat orang nomer satu di Indonesia akan melewati jalan yang saat itu sedang digunakanya.
Saya pribadi sebenarnya kurang tertarik untuk membahas isue yang beberapa waktu terakhir ini menjadi headline di beberapa media, termasuk Kompasiana. Ketidaktertarikan saya adalah kasus ini karena saya merasa kasus ini seperti sedang didesain sedemikian rupa sehingga ada kesan seolah-olah hal ini baru saja terjadi, padahal masalah seperti ini sudah sering terjadi sejak dulu.
Saya sudah menebak sejak awal, Yang Mulia Presiden untuk kasus seperti ini akan segera ‘bertindak’. "Presiden tidak bisa mentolerir ada aparat yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Akan diambil tindakan dan sanksi yang tegas. Ini adalah perintah langsung Presiden. Saat ini, investigasi sedang berjalan," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.
Kalau hanya melawan seorang petugas ‘kelas rendahan’, sudah pasti hal itu tidak sulit untuk dilakukan. Tidak mungkin mengorbankan citra demi melindungi seseorang yang secara pangkat masih gampang dicari penggantinya.
Ini salah kaprah, Yang Mulia Presiden kurang bisa menangkap maksud rakyat sebenarnya. Akselerasi respon Presiden yang sedemikian cepat seperti itu seperti semacam ujian saja. Sebenarnya kalau beliau mau, hal-hal semacam itu bisa terjadi dan terlaksana dengan pergerakan yang relatif lebih cepat.
Dan rakyat pun akhirnya manggut-manggut memperhatikan itu, sambil berandai-andai mengharapkan pemimpin yang tahun lalu di contreng gambarnya itu mampu merespon kasus-kasus lain yang secara tatanan hidup bernegara relatif lebih penting.
Sekarang lebih penting mana antara petugas itu dengan teroris yang menggunakan tabung hijau sebagai alat ngebom-nya? Lebih suka mana, ngurusi petugas arogan yang pamer bedil itu atau ngurusi gayus beserta antek-anteknya? Lebih berminat mana, mengikuti berita Presiden mengejar pengemplang pajak atau kabar tentang Presiden menghukum pengawalnya yang tidak tidak mematuhi prosedur?
Tentu saja, hal-hal seperti Gayus dan bos-bosnya serta klien-kliennya itu emang sulit diurusi, apalagi kalau mengungkap dedengkot kasus lumpur Sidoharjo. hal-hal seperti itu lebih kompleks masalahnya sehingga tidak bisa dibandingkan dengan hanya seorang pengawal.
Akselerasi cepat hanya bisa berlaku untuk hal-hal ‘sepele’ seperti itu. Jadi yang mengharap konsep akselerasi yang secepat itu diberlakukan di wilayah-wilayah yang sebenarnya ‘tidak sepele’, dimohon untuk menyediakan stok sabar yang berlimpah. Untuk saat ini kemampuannya hanya sampai disitu, mungkin nanti periode ke tiga bisa lebih cepat. Amin. []
