Di tengah hiruk-pikuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia tentang permasalahan kapolri defenitif, ada sejumlah geliat politik yang hampir tidak masuk akal sehat. Ada sejumlah yang tetap mendukung proses hukum bagi siapa saja yang tersangkut kasus, tetapi ada juga yang diminta SP3 yang satu dan meneruskan yang lain. Kepastian hukum bagi setiap warganya kadang dipelintir untuk kepentingan sesaat meski semuanya katanya untuk 'kepentingan yang lebih besar, yakni NKRI dan seluruh rakyatnya. Dalam geliat politik yang demikian, semakin tinggi tingkat saling curiga satu sama lain. Tidak pernah jelas di mana 'musuh' dan 'kawan' sekaligus.
Yang berseberangan bisa menjadi kawan yang saling berangkulan dan sebaliknya kawan seperjuangan memberikan pernyataan-pernyataan menohok dan sangat pedas. Namun semuanya itu masih misteri. Tidak pernah jelas 'warna' sesungguhnya benar-benar putih dan benar-benar hitam melainkan 'warna politik' saat ini lebih banyak 'abu-abu'. Serba misteri, serba tidak jelas.
Dalam hiruk-pikuk tersebut, hatiku tersentak dengan pernyataan sejumlah orang menghendaki "Presiden Jokowi" meninggalkan partai pengusung yang tergabung dalam KIH dan terutamanya meninggalkan "PDI Perjuangan". Ada yang bersedia menampungnya hehe baca selengkapnya di sini.
Saya tidak tidak tahu mengapa? Kog rasa sedih menyelimuti seluruh tubuh ini. Kendati pun itu semuanya hanyalah tiupan isu yang semakin membuat Pak Jokowi berada pada posisi dilematis. Mungkin sejumlah pihak itu memiliki data dan informasi yang akurat bahwa partai pengusung, terutama PDI Perjuangan yang sangat getol agar Presiden Jokowi segera melantik Komjen BG. Mungkin juga PDI Perjuangan dan partai pengusung lainnya juga memiliki alasan yang kuat. Namun hati kecilku, koq berkata lain. Politik itu memang sangat dinamis dan terus berubah.
Untuk PDI Perjuangan dan partai pengusung, kalau boleh saya memberikan masukan sebagai anak bangsa dan pernah terlibat di partai meski di tingkat daerah dan sekarang hanya sebagai pengagum dari luar arena, ada baiknya biarlah proses hukum berjalan sebagai penghormatan kepada hukum sampai ada keputusan hukum yang tetap dan apabila segera membutuhkan kapolri yang defenitif, maka perlu alternatif orang Polri yang masih dianggap bersih oleh masyarakat luas. Berat, memang tetapi harus segera mengambil keputusan untuk menyelesaikan 'bola panas" saat ini. Apabila sudah ada keputusan hukum yang tetap dan ternyata Komjen BG tidak bersalah secara hukum maka perlu pemulihan nama baiknya dan akan menikmati kembali hak-hak politiknya secara tepat dan tidak menimbulkan 'huru-hara' politik sehingga Presiden/Wapres dan kabinetnya bisa menjalankan janji-janji politik kepada rakyat lebih cepat.
Lima tahun tidak panjang, waktunya sangat sedikit dan pendek. Apabila Presiden Jokowi gagal merealisasikan janji-janji politiknya kepada rakyat, maka yang rugi bukan hanya Pak Jokowi seorang diri tetapi partai politik pengusung terutama PDI Perjuangan. Dampaknya sangat luas. Bisa saja rakyat menarik dukungan pada partai-partai KIH (PDI Perjuangan), belum lagi pemilukada provinsi dan kabupaten sudah di depan mata. Ini hal yang perlu diselamatkan dan dipikirkan secara cerdas. Semuanya tergantung pada keputusan para ketua partai. "Mau selamatkan satu orang atau menyelamatkan lebih banyak orang terutama NKRI dan rakyat Indonesia."
Untuk itu, "Benarkah Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan!" Mudah-mudahan ini hanya pertanyaan hati kecilku di siang bolong yang tidak akan terjadi. Ibu Megawati dkk, ambillah keputusan berdasarkan realitas politik sekarang demi rakyat dan PDI Perjuangan & KIH sendiri hari ini dan masa depan. Saya sangat yakin, Ibu bisa sebab Ibu sudah melewati berbagai tantangan selama ini.
Malang, 30 Januari 2015
