Sambut Jajaran Pimti Baru, Lapas Purwakarta Ikuti Penyambutan Menteri Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Purwakarta -- Jajaran dari LembagaPemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Purwakarta yang terdiri dari Kepala LapasPurwakarta, Tutut Prasetyo bersama seluruh pejabat struktural Lapas Purwakarta,mengikuti secara virtual melalui sambungan Zoom Meeting acara PenyambutanMenteri Koordinator Hukum dan HAM, Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia,Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berlangsung di Graha PengayomanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Senin 21 Oktober2024.

 

Kegiatan ini dihadiri langsungoleh berbagai pejabat penting yang baru saja dilantik dalam Kabinet Merah PutihPresiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, antaralain:

 

* Menko Hukum, HAM, Imigrasi, danPemasyarakatan, Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

 

* Menteri Hukum, Supratman AndiAgtas, S.H., M.H.

 

* Menteri Hak Asasi Manusia,Natalius Pigai, S.IP.

 

* Menteri Imigrasi danPemasyarakatan, Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

 

* Wakil Menko Hukum, HAM,Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

 

* Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr.Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

 

* Wakil Menteri Hak AsasiManusia, Mugiyanto Sipin

 

* Wakil Menteri Imigrasi danPemasyarakatan, Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.

 

 

Kegiatan dibuka dengan sambutanoleh Sekjen Kemenkumham, Irjen Pol. Dr. Nico Afinta S.IK., SH., M.H. Dalamsambutannya, Nico Afinta menjelaskan soal masa transisi kementerian dariKemenkumham menuju struktur baru yang melibatkan beberapa menteri, yaituMenteri Koordinator Hukum dan HAM, Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia,serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

 

 

"Perubahan ini bukan hanyasekadar perubahan struktur, tetapi lebih spesifik dalam hal pembagian tugas danfungsi yang lebih terfokus. Setiap kementerian baru memiliki peran yang jelasdalam mengelola aspek hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan,"ujar Nico.

 

 

Nico menambahkan, tujuan utamadari perubahan ini adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, sertaakuntabilitas dalam penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, danmanajemen imigrasi serta pemasyarakatan di Indonesia.