Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maizar. Dalam sambutannya yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, Maizar menekankan pentingnya penegakan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan.
Ia menyampaikan bahwa terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban tidak terlepas dari dua fakta penting. Pertama, potensi gangguan keamanan yang tidak terdeteksi oleh petugas. Kedua, pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh petugas. Menurutnya, hal ini dapat terjadi karena petugas mengetahui tetapi tidak memahami SOP, atau yang lebih memprihatinkan, petugas mengetahui, memahami, tetapi justru mengabaikan SOP.
"Untuk menjawab tantangan ini, fungsi pembinaan dan pengendalian harus terus dilaksanakan baik oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun oleh Divisi Pemasyarakatan terhadap proses penyelenggaraan pemasyarakatan," jelasnya.
Maizar menjelaskan bahwa Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan Tahun 2024 ini difokuskan pada tiga hal utama : Sosialisasi Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, Deteksi Dini dan Intelijen Pemasyarakatan, serta Majelis Kode Etik Pemasyarakatan. Ia mengharapkan, penanggung jawab keamanan di setiap UPT dapat mensosialisasikan hasil dari kegiatan ini kepada seluruh petugas di UPT masing-masing.
"Dengan begitu, seluruh petugas pemasyarakatan khususnya di Maluku minimal tahu dan paham apa tugasnya, bagaimana SOP-nya, sehingga mampu meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban," tutup Maizar. (Humas)
