SURAKARTA - Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi kewajiban semua instansi pemerintahan. Pertanggungjawaban tersebut tertuang dalam Laporan Keuangan yang disusun oleh masing-masing unit pelaksana pada setiap semester. Terkait hal tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, Agung Supriyanto, mendelegasikan jajarannya untuk mengikuti kegiatan Pra-Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, Kamis, (7/12/2023).
Kegiatan Pra-Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2023 tersebut diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia se-eks Karesidenan Surakarta. Dari Lapas Wonogiri diberangkatkan 2 (dua) orang pegawai, yakni Pengelola Keuangan (Operator GLP) dan Pengelola BMN (Operator Aset). Kegiatan dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Maria Titik Sumiyati, yang pada kesempatan tersebut menekankan kepada para pengelola keuangan dan pengelola BMN tentang pentingnya menyusun Laporan Keuangan yang akuntabel, Â kemudian dilanjutkan dengan pembimbingan intensif kepada masing-masing pengelola. Â
Kalapas Wonogiri, Agung Supriyanto, melalui Kasubbag Tata Usaha, Darmanto, terkait hal tersebut menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan Pra-Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 tersebut. "Karena ini dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas, maka kita wajib berpartisipasi aktif di dalamnya" sambung Darmanto.
Kegiatan Pra-Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2023 Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah se-eks Karesidenan Surakarta berjalan dengan lancar, kegiatan berakhir pada pukul 15.00 WIB.
