Palembang, INFO_PAS - Lapas Perempuan Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Bimbingan Teknis Langkah-langkah Percepatan Kinerja Sektor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Mekanisme Penyatuan Ruang Server secara daring di Aula atas, Selasa (15/10). Mewakili Lapas Perempuan Palembang, Kaur Umum, Herlina Firdaus di dampingi operator SPBe mengikuti jalannya kegiatan dengan antusias.
Kegiatan ini diselenggarkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkumham RI guna peningkatan Indeks SPBE serta meminimalisir dampak resiko. Dalam sambutannya, Kepala Pusdatin, Bapak Rifqi Adrian Kriswanto menekankan pentingnya pemahaman sebelum penyusunan sesuai dengan standar serta menjamin keberlangsungan SPBE. Disampaikan juga bahwa salah satu indikator Reformasi Birokrasi (RB) Meso yang menjadi fokus dalam capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk meningkatkan indeks SPBE, perlu kontribusi dari seluruh satuan kerja termasuk Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan langkah-langkah percepatan kinerja sektor SPBE.
Adapun materi yang disampaikan meliputi tata cara Penyusunan Dokumen Manajemen, Daftar Aset TIK, pembinaan dan pengembangan JF Pranata Komputer/SDM TI dan Penyatuan Ruang Server. Termasuk diantaranya, Tata Cara Penyusunan dokumen manajemen risiko SPBE serta penyusunan dokumen penerapan manajemen keamanan informasi SPBE.Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta.
Lapas Perempuan Palembang terus berkomitmen mendukung program-program yang dicanangkan oleh Kemenkumham RI, termasuk peningkatan Indeks SPBE guna mencapai Reformasi Birokrasi. "saya akan memastikan bahwa Lapas Perempuan Palembang mampu menerapkan SPBE secara optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan SPBE ini Lapas Perempuan Palembang siap menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam hal pengelolaan informasi yang aman dan manajemen risiko yang terkendali," tegas Desi Andriyani, Kalapas Perempuan Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel.
"dalam penyusunan SPBE kemungkinan akan ditemukan berbagai kendala. Bimtek ini sangat membantu admin dalam menyusun SPBE kedepannya. Diharapkan dengan SPBE yang disusun dengan apik, kepercayaan publik terhadap layanan-layanan yang ada dapat meningkat, ungkap Herlina.
@Kemenkumham_RI
@Kumhamsumsel
@lpp_palembang
@lpp_palembang
#KumhamSumsel
#Ilham Djaya
#LapasPerempuanPalembang
#lpp_palembang
