KEKERASAN politik yang berujung pelanggaran HAM hingga masalah ketimpangan ekonomi, menjadi isu yang kita ketahui tentang Papua. Sejak penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada 1949, kemudian sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang menghasilkan 1.024 perwakilan warga Papua memilih bergabung dengan Indonesia hingga saat ini 14 tahun reformasi, kedua bahasan itu membuat kelam nama Papua.
Kisah-kisah penembakkan misterius di Papua di alam reformasi saat ini, sering juga kita dengar. Setidaknya, kisah-kisah dari ribuan kilometer dari tempat saya tinggal ini, sedikit menteror pikiran kita tentang sebegitu tidak kondusifnya tanah Papua. Tahun 2011, saya sempat menengok warga Bandung yang tewas tertembak di Papua saat melakukan pekerjaanya.
Tim peneliti Lipi pada 2008, dalam Papua Road Map, Negotiating The Past, Improving The Present and Securing The Future menyebutkan 4 sumber masalah utama yang dialami dan terjadi di Papua. Pertama mengenah sejarah integrasi, status dan identitas politik yang menyebutkan bahwa orang Papua bukan bagian dari Indonesia karena melanesia. Selain itu, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di tahun 1969 tidak sah karena tidak representasikan aspirasi rakyat Papua serta dengan berintegrasinya Papua dengan Indonesia, itu diartikan sebagai kolonialisasi Indonesia.
