Pentingnya Kelas Menengah untuk Perekonomian Indonesia
Kelas menengah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelas menengah di Indonesia diperkirakan mencapai 52% dari total populasi pada tahun 2020. Artinya, sekitar 140 juta orang Indonesia masuk dalam kategori kelas menengah, yang menjadi konsumen utama yang mendukung permintaan domestik, sekaligus menjadi sumber utama tenaga kerja yang terampil di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Namun, meskipun kelas menengah mengalami pertumbuhan, ketimpangan pendapatan tetap menjadi masalah utama yang harus diatasi.
Menurut data Bank Dunia, sekitar 10% dari populasi Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan meskipun ada ekspansi kelas menengah, ketimpangan pendapatan (dapat diukur melalui indeks Gini) tetap cukup tinggi, yakni sekitar 0,38 pada 2020, dengan angka 0 berarti kesenjangan pendapatan yang sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 berarti ketimpangan yang ekstrem (satu orang menguasai seluruh pendapatan). Menghidupkan kembali industri manufaktur dapat menjadi jalan keluar untuk memastikan keberlanjutan kelas menengah ini. Sebab, sektor manufaktur adalah sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, mengurangi ketergantungan pada sektor konsumsi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Mengapa Industri Manufaktur?
Industri manufaktur memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil dan berkualitas. Pada 2019, sektor manufaktur di Indonesia menyumbang sekitar 19,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang setara dengan Rp 2.636 triliun (BPS). Angka ini menurun dari kontribusi sekitar 25% pada dekade sebelumnya, yang menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam sektor ini. Meskipun kontribusi manufaktur terhadap PDB Indonesia masih cukup besar, penurunan tersebut mencerminkan kurangnya inovasi dan investasi dalam sektor ini, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan kelas menengah.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa industri manufaktur pernah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Pada era 1980-an dan 1990-an, sektor manufaktur Indonesia tumbuh pesat, menyumbang sekitar 25% dari PDB negara. Namun, seiring dengan berkembangnya sektor jasa dan konsumsi, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia menurun menjadi sekitar 20% pada 2020 (BPS). Penyebab utama penurunan ini adalah globalisasi dan pergeseran teknologi, yang mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur lebih memilih outsourcing ke negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah. Indonesia, dengan upah tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara seperti Vietnam, China, dan Bangladesh, sering kali kehilangan peluang investasi manufaktur. Namun, dengan perencanaan yang tepat dan kebijakan yang mendukung, Indonesia memiliki potensi untuk kembali menjadi pusat manufaktur di kawasan Asia Tenggara.
Peningkatan Lapangan Kerja dan Daya Saing Ekonomi
Salah satu alasan utama menghidupkan kembali sektor manufaktur adalah penciptaan lapangan kerja. Sektor manufaktur di Indonesia saat ini menyerap sekitar 17,5 juta pekerja, atau sekitar 15,5% dari total angkatan kerja, menurut data BPS. Sektor ini masih dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja jika diberikan insentif yang tepat dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi.
Sektor manufaktur juga dapat berperan dalam memperbaiki daya saing ekonomi Indonesia. Menurut World Economic Forum (WEF), negara dengan sektor manufaktur yang kuat cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam pasar global. Misalnya, China dan Vietnam telah berhasil membangun basis manufaktur yang kuat, menjadikannya pusat produksi global. Vietnam, dengan populasi yang jauh lebih kecil daripada Indonesia, telah meningkatkan kontribusi manufakturnya ke hampir 16% dari PDB negara pada 2020, dan berhasil menarik investasi asing dalam jumlah besar, dengan arus masuk USD 16,1 miliar pada 2019, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya menerima USD 9,9 miliar pada tahun yang sama.
Dengan mendirikan lebih banyak pabrik, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI) yang akan meningkatkan teknologi, keterampilan tenaga kerja, dan kapasitas produksi dalam negeri. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia dapat tumbuh lebih dari 6% per tahun jika mendapatkan dukungan kebijakan yang tepat, dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata ekonomi Indonesia yang diperkirakan hanya sekitar 5% dalam beberapa tahun mendatang.
Menarik Investasi dan Mengurangi Ketergantungan pada Ekspor SDA
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah dan komoditas seperti batu bara, minyak, dan kelapa sawit. Pada 2020, sektor pertambangan dan energi menyumbang sekitar 9% dari PDB Indonesia, namun Indonesia masih sangat tergantung pada fluktuasi harga global untuk komoditas-komoditas ini. Misalnya, harga batu bara yang turun drastis pada 2020 sempat menyebabkan penurunan tajam pada pendapatan negara dari ekspor komoditas, yang memberi dampak besar pada perekonomian Indonesia.
Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah produk dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai lebih tinggi melalui sektor manufaktur. Menurut World Bank, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor manufaktur, khususnya dalam industri otomotif, elektronik, dan tekstil, yang memiliki permintaan tinggi di pasar global.
Industri manufaktur, terutama yang berorientasi pada teknologi tinggi dan produk-produk bernilai tambah, dapat menarik investasi asing langsung (FDI) yang membawa teknologi dan keahlian baru. Menurut data Kementerian Perindustrian, industri manufaktur nonmigas Indonesia berpotensi menarik investasi lebih besar jika didukung oleh kebijakan yang tepat, seperti insentif pajak dan kemudahan perizinan.
Kritik terhadap Pemerintah Indonesia: Fokus Berlebihan pada Industri Tambang
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pemerintah Indonesia cenderung lebih berfokus pada sektor pertambangan dan sumber daya alam ketimbang pengembangan sektor manufaktur. Pemerintah lebih sering memberi insentif kepada perusahaan tambang dan eksportir komoditas daripada mendorong investasi di sektor industri yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar dan lapangan pekerjaan lebih banyak.
Kebijakan ini tercermin dalam kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang diterapkan pada 2014 yang dimaksudkan untuk mengarah pada hilirisasi. Meskipun ini adalah langkah yang baik, implementasinya masih sangat terbatas. Banyak tambang besar di Indonesia yang lebih memilih untuk mengeksploitasi sumber daya alam mentah tanpa cukup memberi perhatian pada pengolahan lebih lanjut atau pengembangan manufaktur yang berkelanjutan.
Selain itu, industri tambang juga sering menimbulkan dampak lingkungan yang besar, seperti deforestasi dan pencemaran air. Menurut Greenpeace, sektor pertambangan di Indonesia menyumbang 30% dari deforestasi global pada periode 2000--2010. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada sektor ini dapat merugikan perekonomian Indonesia, karena harga komoditas sering kali sangat fluktuatif dan rentan terhadap perubahan pasar global. Pemerintah juga harus mengakui bahwa industri tambang tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang sebanyak sektor manufaktur yang berbasis pada pengolahan produk.
Belajar dari Vietnam
Vietnam merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan sektor manufaktur dan meningkatkan kelas menengahnya. Dalam dua dekade terakhir, Vietnam telah berhasil membangun pusat manufaktur besar, dengan industri elektronik dan tekstil sebagai sektor utama. Sektor manufaktur Vietnam kini menyumbang hampir 16% dari PDB negara, sementara lapangan kerja di sektor ini juga meningkat pesat. Bahkan, Vietnam telah menjadi salah satu negara tujuan utama bagi investasi asing di Asia, dengan banyak perusahaan global memilih untuk memindahkan pabrik mereka ke Vietnam.
Kesimpulan
Menghidupkan kembali sektor manufaktur di Indonesia bukan hanya tentang menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan keberlanjutan kelas menengah yang kuat dan dinamis. Dengan kebijakan yang mendukung industri manufaktur, seperti peningkatan infrastruktur, insentif pajak, dan pelatihan keterampilan tenaga kerja.
