Kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan hidup, terutama perekonomian. Untuk itu, pembakaran hutan dan lahan semestinya diperangi oleh setiap pihak.
Pada kasus kebakaran di Bromo merupakan hal yang sengaja dilakukan sehingga berdampak pada rusaknya ekosistem. Pelanggaran hukum dalam hal pembakaran lahan di hutan lindung dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius. Pembakaran hutan dengan disengaja, berdasarkan Undang-Undang Kehutanan merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana serta denda.
Indonesia sendiri menganut paham positivisme yang memandang Undang-Undang sebagai hukum tertinggi. Namun apa jika ditinjau dari segi moralitas, pantaslah tidak bertanggung jawab atas terbakarnya gunung Bromo karena ulahnya sendiri?
Pasal yang dapat dijeratkan kepada pelaku adalah Pasal 78 ayat (4) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (5) tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan atau Pasal 188 KUHP.
Kemudian pelaku juga dapat dijerat dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidana penjaranya bisa hingga maksimum 10 tahun dan denda setingginya Rp10 miliar.
