KOMPAS.com - Bila dilihat dengan mata telanjang, Kota Jakarta sudah memiliki trotoar atau lahan pedestrian yang cukup memadai, setidaknya di sebagian besar jalan protokol. Namun, hal itu tetap tak mampu membendung kepadatan warga Jakarta, apalagi saat jam kantor.
Pemandangan para pejalan kaki bisa ditemui di sudut-sudut Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk sekitar delapan juta jiwa. Namun, bahu jalan atau pedestrian yang sedianya diperuntukkan bagi pejalan kaki itu terkesan semakin menyempit.
Bahkan, pedestrian justru dijadikan lahan berdagang dan area parkir liar. Sebut saja, di sekitar Thamrin-Sudirman, pedestrian hanya sebagai etalase atau showspace akibat bentuknya yang sudah rusak.
Kesemrawutan penataan pedestrian itu Jakarta diamini Zaldy Wihardja, General Manager Marketing The Oval, yang dikembangkan Kuningan City. Ia melihat, ada dua pihak yang memiliki posisi krusial dalam permasalahan ini, yaitu pemerintah dan pengembang.
"Peran aktif Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan pedestrian ini sangat dibutuhkan. Ada baiknya pemerintah menetapkan aturan bagi semua developer agar menyediakan lahan serta turut mengawasi fungsi pedestrian itu di wilayah pengembangannya," ungkap Zaldy kepada Kompas.com, Rabu (20/7/2011).
Ia menambahkan, sebaliknya pengembang juga harus memerhatikan masalah tersebut karena akan terkait erat dengan citra wilayah pengembangannya.
"Setiap pengembang punya wilayah kerja sendiri. Kita enggak mungkin mencampuri wilayah Ambassador atau lainnya. Makanya, dibutuhkan koordinasi dari pemerintah DKI Jakarta," kata Zaldy yang berharap agar penanganan pedestrian bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
"Masyarakat hanya bisa berharap agar kedua pihak bisa bergandeng tangan mengatasi permasalahan yang makin pelik ini," ujarnya.
Kun Agung Sumarmo
