Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memang menghadapi banyak tantangan dan penolakan, mirip dengan beberapa proyek besar di masa lalu yang juga awalnya ditentang namun akhirnya membawa manfaat besar. Berikut adalah beberapa fakta yang mendukung hal ini:
Tantangan dan Penolakan Proyek Besar di Masa Lalu
Sutiyoso dan Jalur Busway Jakarta
Ketika Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia menghadapi banyak penolakan saat membangun jalur busway (TransJakarta). Ribuan orang berdemo setiap hari karena khawatir proyek ini akan memperparah kemacetan dan mengganggu aktivitas sehari-hari1. Namun, setelah jalur busway beroperasi, banyak yang mengakui bahwa sistem ini membantu mengurangi kemacetan dan memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien.
Ali Sadikin dan Pembangunan Rumah Judi Copacabana
Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin juga menghadapi banyak kritik ketika ia memutuskan untuk membangun rumah judi Copacabana. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan infrastruktur di Jakarta, termasuk jalan-jalan2. Meskipun kontroversial, langkah ini berhasil mengumpulkan dana yang signifikan untuk pembangunan kota.
Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara Lain
Malaysia:
Malaysia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1999. Proses ini juga menghadapi banyak tantangan, termasuk penolakan dari pegawai pemerintah yang enggan pindah karena alasan keluarga dan akses3. Namun, Putrajaya kini dikenal sebagai pusat administrasi yang modern dan efisien.
Myanmar
Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005. Pemindahan ini dilakukan dengan alasan keamanan dan untuk mengurangi kepadatan di Yangon. Meskipun awalnya banyak yang skeptis, Naypyidaw kini berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang lebih teratur3.
Fakta Pendukung Pemindahan IKN Nusantara
Beban Jakarta yang Terlalu Berat
Jakarta menghadapi berbagai masalah seperti kemacetan, polusi udara, banjir, dan penurunan tanah. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi beban ini dan memungkinkan Jakarta untuk berfokus pada pengembangan sebagai pusat ekonomi dan bisnis4.
Pemerataan Pembangunan
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa dan mengurangi ketimpangan regional
Kajian Ilmiah dan Studi Kelayakan
Berbagai kajian ilmiah dan studi kelayakan telah dilakukan untuk memastikan bahwa pemindahan ibu kota ini adalah langkah yang tepat. Misalnya, studi oleh McKinsey & Company dan kajian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Pemindahan IKN Nusantara, meskipun menghadapi banyak tantangan dan penolakan, didasarkan pada kajian yang mendalam dan memiliki tujuan jangka panjang untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta. Seperti proyek-proyek besar di masa lalu, tantangan ini dapat diatasi dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara didasarkan pada undang-undang dan didukung oleh survei:
Bukti Berdasarkan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)
UU ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
UU IKN mengatur bahwa Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan dan simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia2.
Pembangunan IKN dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
Bukti Dukungan Survei
Survei Indikator Politik Indonesia:
Survei yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 76,2%3.
Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia):
