Apapun alasannya dan tujuannya, ruang publik bukanlah barang dagangan, pun pula tidak layak untuk dikapitalisasi demi siasat perolehan provit tertentu. Entah nama baik, apalagi yang jelas-jelas berupa barter kapital. Sebaiknya begitu saja dibahasakan. Karena istilah barter kapital ini adalah sesuatu yang lazim dilakukan tapi lepas dari sorotan gratifikasi atau korupsi. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat strategis. Disatu sisi, di tengah maraknya budaya konsumerisme yang dilazimkan menjadi penanda keberadaban seseorang, peran pemberi contoh pengendalian terhadap gencar dan kasarnya korporasi melecehkan akal sehat masyarakat adalah posisi yang terhormat. Disisi yang lain, sebagai pengambil kebijakan yang mau tak mau bernegosiasi dengan komponen pelaku ekonomi - dari yang paling kecil hingga yang besarnya tak mampu diraba lagi - pemerintah berfungsi sebagai pengadil yang baik yang mengedepankan masa depan hidup sehat jasmani dan pikir masyarakatnya.
KEMBALI KE ARTIKEL
