Jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-JK, tiba-tiba ada permasalahan pelik yang mencuat ke publik dan menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, permasalahan itu melibatkan semua lini penting dalam republik ini yaitu POLRI, KPK, DPR dan Presiden. Semua poros pemerintahan terlibat dalam kasus ini. Kasus yang bermula dari Pencalonan BG sebagai calon tunggal POLRI 1, dilanjutkan oleh penetapan status tersangka terhadap BG oleh KPK. Ternyata tidak sampai disitu saja, DPR membuat permasalah menjadi semakin kompleks dengan meloloskan BG dalam test kelayakan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya semua kembali kepada Pak Jokowi sebagai presiden yang mengangkat nama BG sebagai calon Kapolri.
Suasana semakin rumit ketika masing-masing pihak saling lempar bola panas. Klimaksnya adalah penangkang BW sebagai salah satu ketua KPK oleh Bareskrim. Penangkapan itu seolah-olah dilatarbelakangi oleh aksi balas dendam dari POLRI kepada KPK yang sudah menetapkan BG sebagai tersangka secara tiba2. Akhirnya, semua pihak bisa saling tuduh dan saling lempar bola panas untuk membersihkan wibawa masing-masing instansi. Sebenarnya siapakah yang salah dalam kasus tersebut??
Baik POLRI, KPK dan DPR merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga sistem yang ada di negara ini. Ketiga lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan yang sangat baik dengan tugas dan perannya masing-masing. Dengan adanya beberapa lembaga dengan fungsi kontrol, bisa dimungkinkan adanya kontrol silang antar lembaga sehingga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang. Dan apa yang terjadi akhir-akhir ini, adalah klimaks dari penyalahgunaan wewenang tersebut. Jadi, Baik POLRI, KPK dan DPR itu tidak ada yang salah dalam kasus ini. Lantas, bagaimana dengan Jokowi sebagai presiden??
Peran Jokowi sebagai presiden memang sangat penting. Semua mata tertuju pada Presiden dan berharap mampu menunjukan sisi leadershipnya. Tetapi begitu banyaknya rakyat di Negri ini tentunya membuat pikiran dan harapan terhadap Jokowi sangat beragam. Meskipun demikian, semuanya berharap demi kebaikan Negeri ini. Bukan suatu kebetulan Jokowi jadi RI 1. Tentunya beliau dinilai mampu untuk mengawal permasalahan2 di negri ini dengan kemampuan Beliau. Banyak yang harus dijaga demi menjaga kestabilan negara ini. Kehati-hatian beliau dalam memutuskan dianggap sebagai sikap tidak tegas sebagai pusat pengendali permasalahan. Meskipun demikian, banyak juga yang mendukung sikap beliau karena mengambil keputusan dalam hal ini tidak sama memutuskan untuk menu makanan yang akan dimakan besok atau memutuskan baju apa yang akan dipakai besok. Semua perlu kehati-hatian. Jadi Jokowipun juga tidak salah. Trus siapa yang salah??
Yang salah adalah oknum-oknum yang terlibat didalamnya serta masyarakat itu sendiri. Oknum-oknum yang mempunyai kepentingan tersebut menjadi sumber masalah atas kasus ini. Banyak sekali kepentingan-kepentingan yang seliweran di negeri ini dan memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut sebagai kendaraan untuk mencapai kepentingan tersebut. Tentunya Jokowi harus tetap menjaga kepentingan-kepentingan yang sudah ada agar tidak semakin melebar dan mempengaruhi lini pemerintahan yang lain. Jokowi harus tetap bermain cantik terhadap kepentingan2 yang ada di Negeri ini, karena tanpa adanya itu, Jokowi tidak akan mempu menyelesaikan visi misi yang sudah direncakan Beliau untuk 5 tahun kedepan. Bagaimanapun, di negeri ini tidak akan pernah bebas dari yang namanya kepentingan. Sedangkan, kesalah kita sebagai masyarakat adalah terlalu cepat menyimpulkan. Hanya dengan bermodal baca koran dan nonton TV, kita merasa menjadi seorang ahli tata negara dan pemerintahan dengan mengeluarkan komentar-komentar yang cenderung provokatif. Sebaiknya, kita tetep harus bersikan bijaksana dalam menyikapi setiap media yang kita lihat.
Semoga Indonesia selalu dijaga oleh Tuhan YME dan Jokowi berserta lembaga-lembaga dibawahnya mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sabaik mungkin demi terciptanya masyarakat adil dan makmur. AAmiinn,
