Bukan Indonesia kalau bukan berideologi Pancasila dan berpedoman Undang-undang 1945. Topik persoalan bangsa dan negara ini seakan tak lekang oleh waktu dan karenanya selalu menarik untuk didiskusikan. Beberapa hari yang lalu, masyarakat Indonesia tengah menyelenggarakan perhelatan akbar, pesta demokrasi, Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Jika analogi yang dipakai “pesta” berarti ada nuansa suka-cita di sana. Ya, rakyat Indonesia bersuka-cita dalam partisipasinya dalam memilih pemimpinnya 5 tahun ke depan. Dalam rasa suka-cita demikian terselip besarnya harapan akan satu bentuk perubahan yang akan dilahirkan dari pemimpin yang terpilih. Masyarakat bersuka-cita karena momen ini menjadi satu titik balik yang punya andil besar dalam menentukan arah dan tujuan kehidupan sosial bangsa dan negara Indonesia, ada perubahan dari situasi dan kondisi kini mengarah kepada yang idealis. Ternyata, kata “perubahan” bagi bangsa dan negara Indonesia menjadi satu bentuk realitas sosialnya yang paling diidam-idamkan sepanjang waktu. Jelas bahwa stagnansi roda kehidupan demokrasi bangsa dan negara ini secara kontinu menjadi lembar sejarahnya dari waktu ke waktu telah melahirkan satu bentuk kerinduan yang sedemikian dalamnya bagi mereka, tiap-tiap pribadi masyarakat Indonesia yang terus jauh dari harapan idealis. Keparahan sosial, kalau memang tidak benar-benar rusak, ada dalam setiap bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kemiskinan, konflik dan kekerasan, diskriminasi, insupremasitas keadilan dan hukum, dehumanisasi, pelanggaran HAM, dan masih banyak lagi bentuk dekonstruksisasi pola pemerintahan demokrasi bangsa dan negara Indonesia. Di antaranya saja terhitung hingga tahun 2013, angka garis kemiskinan menembus 289 041, 91 (kota) dan 253 273, 31 (desa), tingkat pengangguran mencapai 7 388 737, akses pendidikan hanya mencapai 80%, tindak pidana mencapai 256.431, dan lainya yang mana taraf perkembangan dan penyusutannya relatif kecil dan statis. Secara keseluruhan indeks pembangunan manusia Indonesia masih 65,86 %.*(Data Badan Statistik Republik Indonesia Tahun 2013).
