Oleh karena itu, tidak mungkin jika ada izin dari Presiden Jokowi bahwa Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
 "Sejak pembentukan kabinet di awal, Presiden sudah menyatakan, agar para menterinya tidak merangkap jabatan di kepengurusan parpol," kata Eko ditemui usai rilis hasil survei dari Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), di Jakarta, Minggu (3/12/2017).
 "Nah, tentu kemudian, seandainya Pak Airlangga terpilih Ketua Umum Golkar, itu sudah secara otomatis dia harus mundur," kata dia lagi.