Pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah terlaksana adalah perwujudan dari pesta demokrasi yang benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat. Bukan berarti pelaksanaan system pemilihan langsung yang baru ini berjalan tanpa masalah. Selain dari kecurangan yang kerap dilaporkan ke MK, masalah lain yang muncul adalah mahalnya biaya kampanye yang berdampak pada praktek korupsi sebagai pengganti biaya kampanye yang dikeluarkan oleh pemimpin pada saat masih menjadi calon. Lalu berasal dari manakah biaya kampanye hingga milyaran rupiah tersebut? Kecil kemungkinan para calon gubernur ataupun bupati menggunakan dana pribadi. Lantas seberapa besar dana yang digunakan untuk kampanye? Menurut data dari Bank Indonesia (BI) memperkirakan belanja konsumsi daerah dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 mencapai Rp 4,2 triliun. Hal tersebut akan dimulai di triwulan II-2010.
