PPP Merapat ke Prabowo-Gibran, Demi Amankan Pemerintahan

PPP merapat kePrabowo-Gibran, demi amankan Pemerintahan.

     Oleh: Komarudin Daid
 
Kabar anyar mendekatnya partai tua PPP yang merapat kekoalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo menjadi berita menarik. Bagai mana tidak,partai yang melalui hitung cepat cuiq count sejumlah lembaga survey maupun real count KPU tidak lolos 4%  sehingga tidak punya satu orangpun  kadernya diDPR RI sebagai refresentasi partai berlambang ka,bah tersebut, bergabung kepaslon capres-cawapres terpilih.

Keinginan koalisi tersebut nampaknya dibukakan pintu  lebar-lebar oleh Prabowo - Gibran, sebagai Paslon pemenang pilpres,apalagi mitra partai pendukungnya yaitu Gerindra,Golkar,PAN, Demokrat belum sampai pada angka aman utk memback up kebijakan pemerintahannya,dimana hitungannya masih pada kisaran 48/49 persen dari angka aman 50 persen plus satu.Timbul pertanyaan apa keuntungan menggandeng partai yg tidak punya wakil di Parlemen?

Hitungan politik sebenarnya Tdk ada untungnya Prabowo-Gibran mengajak bergabung PPP berkoalisi dengan pemerintahannya, karena koalisi dibutuhkan agar ada dukungan yg kuat dari parlemen untuk mendukung kebijakan pemerintah dan segala sepak terjangnya.

INTERVENSI MK?
Langkah merapatnya PPP kekoalisi Prabowo-Gibran menimbulkan kecurigaan serius. Ada upaya Prabowo untuk menyelamatkan PPP dari ancaman "kebangkrutan" PPP, yang statusnya saat ini masih bergulir di Mahkamah Konstitusi karena ketidak puasan atau tidak menerimanya PPP atas hasil rekapitulasi  penghitungan suara  komisi pemilihan umum yg menempatkan PPP pada posisi yg tdk mencapai ambang batas terendah perlemen. Kalau kecurigaan ini benar adanya,maka itu artinya Prabowo akan mengintervensi MK utk meloloskan PPP agar lolos dari lubang jarum parlementary Threshold 4% . Pertayaannya bolehkah seorang presiden melakukan langkah politik seperti itu?

Tentu saja tidak boleh.MK sebagaimana lembaga peradilan lainnya yang independen,tentu saja harus bebas dari campur tangan pihak manapun,hata seorang presiden sekalipun. Kalau Prabowo ngotot melakukannya juga,maka sebuah kesalahan patal sudah dilakukan diawal persiapannya memerintah negara Republik Indonesia ini.