JAKARTA, KOMPAS.com — Baru-baru ini, Front Pembela Islam (FPI) menolak Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Apa komentar DPRD DKI Jakarta tentang penolakan ini?
"Tidak bisa, ini sudah ketentuannya, apabila kepala daerah mengundurkan diri, maka wakil kepala daerah yang mengisi kekosongan itu. Jadi, sudah pasti nanti gubernurnya Pak Ahok," kata anggota DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar, di aula Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).
Hasan mengatakan, lontaran FPI tergolong SARA sehingga sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan penolakan terhadap Ahok sebagai gubernur DKI. Menurut dia, Indonesia bukanlah negara Islam. Semua warga negara diminta tunduk kepada konstitusi tanpa terkecuali.JAKARTA, KOMPAS.com — Baru-baru ini, Front Pembela Islam (FPI) menolak Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Apa komentar DPRD DKI Jakarta tentang penolakan ini? "Tidak bisa, ini sudah ketentuannya, apabila kepala daerah mengundurkan diri, maka wakil kepala daerah yang mengisi kekosongan itu. Jadi, sudah pasti nanti gubernurnya Pak Ahok," kata anggota DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar, di aula Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014). Hasan mengatakan, lontaran FPI tergolong SARA sehingga sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan penolakan terhadap Ahok sebagai gubernur DKI. Menurut dia, Indonesia bukanlah negara Islam. Semua warga negara diminta tunduk kepada konstitusi tanpa terkecuali.
Berita diatas, yang dimuat hari ini, yang dinyatakan oleh DPRD DKI. Tiak bisa memenuhi tuntutan FPI karena melanggar konstitusi yang ada, disamping penolakan karena tergolong sara. Jika sudah demikian pelanggarannya, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa aparat keamanan tidak turun tangan dan menindaknya. Apakah itu tidak membuat masyarakat merasa was-was ? sebaliknya memberikan keberanian kepada FPI untuk semena-mena berbuat semaunya, seolah-olah hukum tidak berlaku bagi mereka.
