Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR menilai pemerintah tidak cerdas mengelola listrik untuk penuhi kebutuhan rakyat. Melalui PT PLN pemborosan pada biaya pokok produksi (BPP) terus terjadi lantaran tidak serius usaha efisiensinya.
Pernyataan itu disampaikan anggota FPKB Nur Yasin disela-sela menerima para tamu dalam acara "Open House & Halal bi Halal" di kediamannya, kampung Kloncing, Sukorejo, Sumbersari, Jember, Jawa Timur (25/8).
"Yang terjadi justru inefisiensi. BPP (Biaya Pokok Produksi, Red.) listrik makin mahal karena Pemerintah tidak punya visi jangka panjang. Ini bukti PT PLN tidak cerdas kelola listrik," katanya didampingi istrinya, Monica Yasin.
Sebagaimana diberitakan, Tarif Dasar Listrik (TDL) diusulkan Pemerintah naik 4% per kuartal atau 16% per tahun. Jika diberlakukan, otomatis beban pembayaran masyarakat secara bertahap juga akan mengalami kenaikan sampai tahun depan.
Selain itu, DPR dinilai kurang memberikan perhatian terhadap potensi pemborosan sebesar Rp37 Triliun tahun 2009-2010 sebagaimana ditemukan oleh BPK atas permintaan Panja Hulu Listrik Komisi VII. Akibatnya subsidi listrik semakin tahun semakin membengkak.
"Apakah cukup adil tingginya subsidi itu lantas PLN mengajukan usulan kenaikan TDL? Itu kan sama halnya membebankan ke masyarakat. Selama ini tingginya BPP tidak ada usaha pemerintah untuk menurunkan secara signifikan," imbuh Nur Yasin.
FPKB Peduli Listrik Murah untuk Rakyat
Dikatakan, Fraksi PKB peduli terhadap nasib rakyat agar senantiasa menikmati listrik dengan harga terjangkau.
Kondisi ekonomi rakyat yang masih diliputi krisis sangat tidak elok menaikkan harga TDL tanpa memperhatikan kemungkinan besar bisa tidak naik oleh sebab masih ada pemborosan. Penyebab pemborosan antara lain karena besarnya pemakaian BBM dan akibat kurangnya pasokan gas.
"Saat ini harga jual listrik (TDL) lebih rendah dari BPP. Jadi seharusnya TDL memang naik. Itu pertimbangan secara ekonomi. Namun pertimbangan politik Fraksi PKB tidak bisa berpendapat seperti itu semata. Soal rendahnya daya beli rakyat harus dipertimbangkan juga," kata Nur Yasin.
Oleh sebab itu, Fraksi PKB menuntut agar secara bersamaan diturunkan BPP menjadi di bawah Rp1.000/KWH karena saat ini di atas Rp 1.000. Padahal TDL-nya di bawah Rp1.000/KWH.
Moratorium Pemakaian BBM
Fraksi PKB menghimbau agar penurunan BPP dilakukan dengan membatasi pemakaian BBM semaksimal mungkin, mengurangi loosis, dan mengefektifkan target percepatan penyelesaian pembangunan listrik 10.000 MW Tahap Pertama yang masih tertunda lebih 3 tahun.
"Tidak kalah penting, pemerintah harus berani memberlakukan moratorium pemakaian BBM. Bahwa untuk semua pembangkit listrik baru tidak boleh menggunakan mesin diesel," ujarnya.
Selanjutnya, segera dipercepat pembangunan pembangkit untuk penyediaan listrik 10.000 MW Tahap Kedua yang bersumber energi baru dan terbarukan, khususnya panas bumi (PLTU).
Meskipun demikian, Fraksi PKB akan setuju kenaikan TDL ±2% /4 bulan, sampai TDL equivalen dengan BPP.
"Dengan catatan kenaikan tersebut tidak diberlakukan pada pelanggan 450 Watt," kata Nur Yasin.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VII ini juga menuntut agar pembangunan Power Plan swasta harus dipermudah proses perizinannya, berantas dan basmi praktek mafia BBM di PLN, serta berantas dan basmi praktek percaloan di PLN.
"Agar PLN benar-benar menjadi perusahaan negara milik rakyat dan Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara tetangga (Malaysia dan Singapura) yang sudah lebih maju," pungkasnya. |KHOLILUL ROHMAN AHMAD|
