[caption id="attachment_138933" align="aligncenter" width="655" caption="Kiai Wahid (berpeci putih) sedang berjalan menjauhi podium usai memimpin doa untuk para syuhada (pahlawan) dalam acara 66 Tahun Resolusi Jihad di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (23/10/2011). Dari kiri ke kanan: M Hanif Dhakiri, Agus Sunyoto, A Muhaimin Iskandar, Asvi Warman Adam, A Malik Haramain. (foto: kholilul rohman ahmad)"][/caption] JAKARTA, www.fraksi.pkb.or.id,-- Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa menyerukan kepada segenap anak bangsa untuk mentransformasikan jihad di era globalisasi dengan berjihad membangun negeri, menghadirkan kesejahteraan, menebarkan rasa aman dan kedamaian, serta melanggengkan persatuan dan kesatuan di bumi Nusantara. Seruan itu tertuang dalam
‘Maklumat Resolusi Kebangsaan’ DKN Garda Bangsa disampaikan dalam acara Dialog Publik “66 Tahun Resolusi Jihad: Sejarah yang Dilupakan” di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta, Minggu (23/10). Maklumat ditandatangani Ketua Umum DKN Garda Bangsa Hanif Dhakiri dan Sekjend A Malik Haramain. Acara dibuka oleh Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar menghadirkan narasumber sejarawan klasik Agus Sunyoto dan sejarawan modern Asvi Warman Adam. Dialog dimoderatori Nur Budi Haryanto. Lebih lanjut Garda Bangsa memohon kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk mempertahankan dan mengembangkan Islam Indonesia ala
Ahlussunah Wal Jama’ah yang terbukti selama ini telah menjadi perekat keberagamaan dan keberagaman serta telah dipribumisasikan sejak ratusan tahun yang lampau di nusantara ini oleh para Wali Songo, dan para kiai pesantren dalam setiap sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Menurut Hanif Dhakiri, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dilepaskan dari peran para pejuang muslim, atau lebih tepatnya kaum santri. Berdasarkan laporan pemerintah Belanda sendiri, peristiwa perlawanan sosial politik terhadap penguasa kolonial, dipelopori oleh para kiai sebagai pemuka agama, pemimpin pesantren, para haji, dan guru-guru ngaji. “Puncak dari perlawanan itu adalah diselenggarakannya Rapat Besar Nahdlatul Ulama yang mencetuskan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945,” kata Hanif. Salah satu isi Resolusi Jihad adalah "kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap muslim (fardhu ’ain) yang berada pada jarak radius 94 km (jarak di mana umat Islam diperkenankan shalat jama’ dan qashar). Adapun mereka yang berada di luar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 KM tersebut". Oleh sebab itu dalam konteks kini, menurutnya, Pancasila dan NKRI adalah harga mati. Dan jihad membela serta mempertahankan keduanya adalah fardlu ‘ain; kewajiban bagi setiap umat Islam di Indonesia. “Untuk itu, atasnama Garda Bangsa kami meminta kepada pemerintah dan seluruh rakyat melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” katanya. Acara dialog juga diisi doa bersama untuk para syuhada’ dipimpin Kiai Wahid dan pemutaran film dokumenter Sejarah Resolusi Jihad karya Zainul Munasichin dkk. Film tersebut bercerita tentang sejarah latar belakang dicetuskan Resolusi Jihad oleh Kiai Hasyim Asy’ari yang menginspirasi kaum santri dan rakyat Surabaya untuk bertempur berjihad mengusir penjajah pada 10 Nopember 1945. (kholilul rohman ahmad).
KETERANGAN FOTO: Kiai Wahid (berpeci putih) sedang berjalan menjauhi podium usai memimpin doa untuk para syuhada’ (pahlawan) dalam acara 66 Tahun Resolusi Jihad di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (23/10/2011). Dari kiri ke kanan: M Hanif Dhakiri, Agus Sunyoto, A Muhaimin Iskandar, Asvi Warman Adam, A Malik Haramain. (FOTO: KHOLILUL ROHMAN AHMAD)
KEMBALI KE ARTIKEL
