Menurut Djonggi, tidak semua pejabat tinggi atau kepala negara dapat disebut sebagai negarawan. Ia mengkritisi perjalanan politik Jokowi yang, setelah mendapatkan dukungan penuh dan mudah dari PDIP saat menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, kini dinilai kehilangan kenegarawanan dengan terlalu terlibat dalam politik Pilpres 2024.
Djonggi menyoroti tindakan Jokowi yang, meskipun awalnya naik melalui jalur PDIP, sekarang terlihat berpaling dan mendukung calon lain, merujuk pada Pemilu 2024. Ia menyatakan bahwa Jokowi tampak kehilangan jati dirinya dan menjadi tidak jelas arah politiknya.
