Setiap tahunnya lebih dari 50 kasus TKI yang bekerja di Malaysia mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, seperti penganiayaan dan pelecehan. Namun hasil akhir dari semua itu hanyalah maaf dan maaf dari pemerintah Malaysia. Terus mana tindakan pemerintah kita ?, rakyat sudah bosan dengan kata-kata maaf dari mereka. Setiap kasus yang menimpa TKI kita selalu mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, awalnya saja ada kebijakan seperti ini tapi akhirnya selalu tidak ada kabar sama sekali.
Kita ini negara serumpun dengan Malaysia, letak kita juga sangat dekat dengan negara tersebut, seharusnya pengawasan jauh lebih cepat dari pada pengawasan dari negara lain yang jauh letaknya dari negara kita. TKI adalah pahlawan devisa kita, tidak sepantasnya pahlawan kita selalu menghadapi perlakuan yang seperti itu. Melakukan kordinasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui KBRI adalah salah satu hal yang penting untuk di lakukan agar bisa terus mengawasi TKI kita yang ada disana dan dapat dengan sigap apabila ada kasus yang menimpa TKI kita.
Selain itu, ada juga permasalahan dalam pengadaan biro TKI. Banyak sekali biro ilegal yang bisa merugikan negara. Biro tersebut selalu melakukan penyelundupan TKI. Ini tidak bisa dibiarkan, karena kerugian yang diderita negara akan semakin besar apabila banyaknya TKI ilegal yang ada di negara lain. Selain itu juga apabila TKI tersebut di aniaya oleh majikannya, terus mereka tanggung jawab siapa ?, memang mereka adalah warga negara Indonesia tapi kalau mereka di berangkatkan oleh biro yang tidak jelas pasti ujung-ujungnya pemerintah yang bertindak.
Jadi, seharusnya ketegasan itu sangat sangat dan sangat diperlukan dan dipertahankan, agar tidak semakin maraknya kekerasan terhadap TKI. Pembasmian biro ilegal itu juga perlu dilakukan dan yang terpenting adalah melakukan sosialisasi tentang perbedaan biro ilegal dan resmi terhadap masyarakat. Selain itusetiap TKI harus ada perlindungan hukum agar apabila mereka dianiaya maka mereka dapat dengan mudah mengguat melalui jalur hukum.
