Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan tegas menolak dan mendesak pemerintah membatalkan proyek kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung yang menelan biaya sekitar Rp 75 triliun. Pasalnya, proyek yang digagas oleh Menteri BUMN, Rini Soewarno tersebut dinilai tidak prioritas, tidak sesuai dengan Nawacita, merugikan negara, dan melanggar UU Tata Ruang. Bahkan proyek KA itu disebut sebagai proyek properti yaitu perumahan sepanjang jalan KA cepat itu sendiri, sehingga proyek KA cepat tersebut hanya sebagai kamuflase untuk proyek perumahan.
KEMBALI KE ARTIKEL
