Kita tentu tidak ingin era orde baru yang didominasi golkar terulang kembali. Single mayority, begitulah semboyan golkar yang dinakhodai oleh Suharto yang berkuasa selama 32 tahun. Rakyat hanya boleh menonton, tidak boleh kritik dan pagarpun harus kuning. Pemerintahan yang otoriter akhirnya membawa kebangkrutan negara.
Ketika negara dalam keadaan khaos, gejolak sosial didalam masyarakat dimanfaatkan oleh para penguasa pada waktu itu untuk mencari selamat, menganggap Suharto pada posisi terdesak, orang sekeliling yang biasa berkata " menunggu petunjuk bapak Presiden ", kali ini semua berbalik menunjuk hidung Suharto agar bertanggung jawab. Negara yang bangkrut itu menjadi tanggung jawab Suharto seorang diri.
Peninggalan hutang orde baru itu dapat dibaca di sini.
Akankah SBY akan mengalami nasib seperti Suharto yang dihianati mitra koalisinya ?. Agaknya SBY sudah mempunyai penangkal tersendiri, hutang orde baru itu dirilis oleh Kemenkeu yang artinya masyarakat diingatkan agar mengerti duduk persoalan negara ini.
Adalah memang sebuah fakta yang dihadapi oleh bangsa ini, alasan krisis global disanggah maka haruskah peninggalan hutang golkar tersebut karena krisis moneter juga disanggah ?.
Satu dibongkar, yang lain akan membongkar borok penguasa. Saling membongkar tersebut pada dasarnya menguntungkan rakyat karena rakyat mendapat informasi yang lebih transparan.
PPP merasa sudah ditembaki dengan mengkasuskan beberapa petingginya, demikian juga Idrus Markham dari Golkar yang sedang dirundung kasus Vila Halimun. Mungkin saja, cerita lama Golkar akan lebih banyak lagi diungkap dengan dimulainya rilis data Hutang sepuluh tahun terakhir.
Dari data hutang negara tersebut, adalah fakta terjadi penurunan hutang akibat penguatan rupiah yang artinya kebijakan bailout bank Century masih dalam kebijakan yang berhasil meredam peledakan hutang. Penegakan hukum dalam penuntasan aliran dana Century akan mengarah kepada pelaku bukan pada pemegang otoritas moneternya. Jika pemegang otoritas moneter tidak menikmati dana tersebut, maka tidak dapat tersentuh oleh hukum karena pidana tidak mengarah pada kebijakan politis.
Sangat terlihat adanya perang data, perang data untuk mencari kesalahan lawan, rakyat sebagai penonton hanya dapat tersenyum, kebijakan bailout yang dipolitisir itu telah membuahkan hasil, makin banyak kasus lainnya yang bakal diangkat kepermukaan.
Jika hutang Orba itu dibedah lagi, belum lagi penjaminan perbankan yang harus ditanggung APBN, maka makin banyak yang akan dipertanyakan. Kisruh politik ini akan membawa berkah bagi bangsa ini, pengungkapan korupsi karena penguasa tidak rukun lagi. Siapa menyusul Bachtiar Chamsah ?. Kita tunggu perkembangannya, yang jelas data itu mulai diungkap, mungkin berharap rakyat bertanya. Hikmah dari Century, rakyat menjadi makin mengerti, ternyata Orde Baru meninggalkan warisan negara dalam keadaan bangkrut, krisis moneter bukan menjadi alasan, karena dalam bailout Century, krisis global tidak boleh menjadi alasan.
