Surat  jawaban seperti itu saya kirimkan kepada Komisi Kejaksaan  yang tembusannya saya kirimkan  Kompolnas karena seharusnya institusi ini yang menangani jika terjadi pelanggaran etik dalam proses peradilan.  Beberapa waktu berselang, koordinator Jaksa yang saya hubungi komplain kepada saya, ternyata dia diperiksa oleh Jaksa pengawas.  Jawab saya, jangan komplain kepada saya, anda diperiksa karena jawaban pertnyaan saya mengapa MY SH tidak disidangkan dari Polda saya kirim ke Komisi Kejaksaan.
Disidangkannya MY SH menjadi penting sekali untuk  proses peradilan yang pernah saya alami. Walaupun saya sudah mendapat bukti konkrit adanya keterangan palsu dan tindak pelanggaran perbankan  atas asset saya yang berpindah ke bank lain,  pengajuan PK hanya buang2 energi dan hukum itu sudah tidak dapat dipercaya.
Saya sebut sebagai peradilan akal-akalan ini saya duga untuk melindungi kepentingan perbankan yang memanipulasi asset saya menjadi milik pihak lain karena secara sah saya sudah menjualnya. Â Padahal, bagaimana mungkin saya dapat menjual asset yang masih menjadi jaminan pinjaman saya di Bank BNI. Namun, saya duga MY SH bekerja sama dengan saksi ahli yang dosennya itu, sepakat secara sah menyatakan saya telah menjual perseroan milik saya berserta assetnya, walaupun saya tidak pernah menerima pembayaran. MY SH diduga dengan suka rela mengaku bersalah karena menggunakan kop surat perseroan yang direkayasa seolah2 sudah saya jual atas perintah saya. Tentu saja apa yang dilakukan MY SH adalah perintah saya karena dia sebagai kuasa hukum. Â Namun sebagai pengacara, sebodoh itukah dia melakukan perbuatan melawan hukum ?
Perkara bukannya selesai karena sertifikat  tanah yang sudah menjadi  jaminan kredit pihak lain di bank lain itu terblokir. Sebagian dari persil tanah yang berupa lahan perumahan tersebut sudah terjual sebanyak 33 persil dari 120 persil areal keseluruhan yang masih kosong.  Karena terblokir itulah pihak lain tersebut menawarkan perdamaian dan mengaku berhutang kepada saya yang dibuat dalam akta dihadapan notaris.
Apakah  dengan akta perdamaian tersebut persoalan selesai ?. Sama sekali tidak, sebab akta perdamaian yang dibuat setelah JPU memakai dalil seolah2 saya sudah menjual dan menerima pembayaran sehingga dipakai dasar untuk mendakwa saya  menjadi terbantahkan oleh pelapor sendiri.  Atau dalam arti  kata lain, jual beli sah walaupun dibayar pakai daun menjadi sebuah dalil hukum. Dalil hukum akal2an ini tertutupi oleh pengakuan bersalah pengacara saya sendiri , menjadi tersangka dan sudah P21 namun tidak pernah disidangkan.
Penyidik, Jaksa dan Hakim adalah pemegang rangkaian proses peradilan untuk memenjarakan seseorang. Untuk mendebat dalil akan terbentur pada kekuasaan pendapat para pemegang rangkaian proses peradilan, namun persoalanya disini bukan menyangkut materi hukum atau dalil2 hukum, tetapi menyangkut prilaku para pemegang kekuasaa hukum itu.
Seperti yang saya tanyakan, mengapa MY SH tidak disidangkan, inti jawaban yang saya terima adalah anda sudah P21, kalau kurang jelas silahkan berkoordinasi dengan kejaksaan. Ini adalah upaya dari para penegak hukum yang ingin lepas tanggung jawab, namun dengan di verbalnya saya oleh Jaksa Pengawas, saya menjadi tahu bahwa Jaksa tidak ingin dipersalahkan.