Selama 25 tahun era reformasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memainkan peran kunci dalam proses legislatif. Namun, meskipun sejumlah legislasi penting dihasilkan, banyak masyarakat merasa bahwa kebijakan-kebijakan tersebut masih kurang mengakomodasi kebutuhan mereka. Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), banyak publik yang menganggap kebijakan yang dihasilkan DPR sering kali tidak mencerminkan kepentingan umum dan lebih mengutamakan agenda politik tertentu.
KEMBALI KE ARTIKEL
