Hari ini di media social Facebook khususnya di grup Suara Flotim tengah ramai membicakan kisruh antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Konon katanya kedua lembaga ini bersitegang karena pengurangan jam kerja tenaga kontrak akibat refocusing dan realokasi yang berdampak pada pengurangan DAU pasca Pandemi Covid 19. Dari sisi pemerintah melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Flores Timur, Abdul Razak menuding DPRD punya kontribusi besar terhadap membludaknya tenaga kontrak yang ada hingga menelan APBD Rp 34 Miliar per tahunnya itu. (baca:
ini)Â
KEMBALI KE ARTIKEL