Perseteruan antara Gubernur Jakarta Ahok dengan DPRD, boleh jadi sama dengan daerah lain di Indonesia, Termasuk Kab.Enrekang. Ini menjadi pelajaran yang baik buat pemerintahan dan DPRD di kab. Enrekang, harus ada keberanian untuk transparansi dalam setiap penyusunan anggaran agar benar-benar dapat bermanfaat untuk masyarakat.
Apa benar APBD Enrekang selama ini sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan? hanya Bupati dan DPRD yang tahu!!! oleh karena itu kita sebagai masyarakat perlu mengontrol kedua pihak tersebut jangan sampai terjadi penggaran UU yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat.
KEMBALI KE ARTIKEL
