Refleksi Kinerja Kemendagri Tahun 2020 dan Andil dalam Penanganan Covid-19

MEREFLEKSI dan mencatat capaian kinerja lembaga negara merupakan cara untuk meningkatkan kinerja kedepannya.
 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sejumlah capaian pada tahun 2020 terkait banyak aspek baik Pemerintahan Daerah maupun internal Kemendagri.
 
Selama tahun 2020, Kemendagri mencatat ada 19 aspek capaian kinerja strategis.
 
Kesembilan belas poin capaian kinerja tersebut tentu belum sepenuhnya sempurna, namun sebagai sebuah organisasi Pemerintah atau Kelembagaan Negara, Kemendagri tentu akan mengevaluasi dan melakukan perbaikan agar kedepannya kegiatan dan realisasi anggaran Kemendagri bisa delivered atau dirasakan kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat secara luas dan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
 
Seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, refleksi Kinerja Kemendagri Tahun 2020 ini menggambarkan capaian kinerja program/kegiatan strategis Kemendagri dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, antara lain dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, sinergitas pembangunan pusat dan daerah, pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemendagri.
 
Refleksi kinerja ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian, juga sebagai momentum yang tepat dalam menyusun kebijakan di tahun mendatang guna memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang adaptif, proaktif dan inovatif.
 
Sebagai orang luar yang meneliti kinerja Pemerintah Pusat, melalui Kementerian atau Lembaga Negara, kami mencatat kinerja Kemendagri relatif baik dengan prestasinya menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya untuk tegaknya poros Pemerintahan, terutama memiliki otoritas melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.
 
Sesuai tugas Konstitusionalnya, Kemendagri berperan membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat yang lebih efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk penguatan otonomi daerah.
 
Kemudian menyoroti peningkatan kemandirian pemerintahan bahwa pemerintah pusat cuma satu, memastikan program strategis nasional harus terlaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, bahkan sampai ke desa.
 
Dan alat ukur untuk menilai apakah sebuah Kementerian atau Lembaga Negara itu berprestasi ialah salah satunya dilihat dari kinerja penyerapan anggaran.