Kritik UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam menyoal UU No 1 tahun 1974 junto UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan ada beberapa isu yang sangat krusial ketika diterapkan didalam masyarakat Indonesia yang notabenya majemuk. Bisa kita lihat dalam. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan sudah lama menjadi perdebatan. Maka di Kalangan aktivis perempuan juga sudah mengusulkan draf gabungan yang akhirnya berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Dalam konteks ini perdebatan panjang persoalan pernikahan beda agama seharusnya sudah selesai, maka kritik yang menjadi terhadap sentiment agama bisa berkurang.