Dinamika politik pemisahan Papua dari Negara Kesatuan RI masih terus menggeliat, didukung para aktivis Papua merdeka (kelompok Pro-M) yang bergerak secara politik maupun gerakan bersenjata.
Banyak kalangan sudah menolak secara terbuka gerakan itu, lebih-lebih gerakan bersenjata karena dipandang sebagai kejahatan agresi. Dan Penumpasan kejahatan agresi tidak termasuk dalam jenis pelanggaran HAM. http://www.flickr.com/photos/73051170@N08/7663188450/in/photostream
Pendapat lain lagi mengatakan, ada dua kategori pemberontak, yakni pemberontak bilygrand atau pemberontak yang diakui secara internasional (contohnya Organisasi Pembebasan Palestina/PLO). Kategori kedua adalah pemberontak insurgent atau kaum pemberontak yang tak diakui duniainternasional.
Aktivitas Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang misi utamanya adalah menuntut kemerdekaan dengan menggunakan senjata, masuk kategori pemberontak insurgent karena organisasi ini tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat internasional, dan karenanya tak bisa menjadi subyek hukum internasional.
Sedangkan kelompok yang bergerak secara politik, beberapa waktu lalu sempat memunculkan wacana dialog dengan Pemerintah Pusat dengan menunjuk wakil-wakilnya sebagai juru runding. Mereka yang ditunjuk sebagai juru runding itu, selama ini memang dikenal sebagai kelompok Pro-M yang bergerak secara massif di luar negeri, yakni Rex Rumakiek (di Australia), DR. John Otto Ondawame (di Australia), Benny Wenda (di Inggris), Octovianus Motte (di Amerika Serikat) dan Leoni Tanggahma (di Belanda).
Imposible…!!!
Persoalan ini mendapat tanggapan serius dari Prof.DR.Dirk Veplum,MS., Dekan FISIP Uncen Jayapura yang juga Pengamat Politik di Papua. Senin, (15/10/2012), Pengamat politik Papua ini dengan tegas mengatakan bahwa jika dialog dilaksanakan dalam rangka mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, pasti pemerintah pusat mau melaksanakannya. Tapi jika dialog untuk meminta referendum atau Merdeka itu imposible.
Karena, lanjutnya, Negara Republik Indonesia (NKRI) itu meliputi Sabang sampai Merauke. Sehingga itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun.
Dirinya mendukung jika masalah Papua diselesaikan lewat jalan dialog, dan Pemerintah Pusat seyogyanya mau berdialog untuk memecahkan permasalahan yang sudah mengakar selama ini di tanah Papua, demi mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikannya.
“Dialog untuk meminta kemerdekaan, itu tidaklah mungkin, karena itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah persoalan baru. Kalau dialog ini kan menjadi bagian yang memecahkan soal artinya semua orang Papua menjadi bagian dari pemecahan persoalan dan itu yang terbaik untuk Papua didalam NKRI,” tukasnya. http://zonadamai.wordpress.com/2012/10/17/dialog-minta-merdeka-itu-imposible/
Dalam konteks mensejahterakan orang Papua, awal tahun ini, dalam wawancara yang dipublikasikan media online local (Tabloid Jubi.om) Prof. Dirk menuturkan keinginannya untuk memproteksi orang asli Papua dari dampak pasar bebas.
