Akhir pekan silam, Pdt. Dr. SAE. Nababan yang mengklaim diri sebagaiPresiden Dewan Gereja se Dunia (DGD),mengatakan DGD sejak awal terus mengikuti perkembangan di tanah Papua. Bahkan tiga minggu lalu, komite eksekutif DGD telah mengeluarkan statemen tentang masalah Papua untuk diangkat dalam agenda internasional.
http://suarabaptis.blogspot.com/2012/03/dewan-gereja-se-dunia-keluarkan.html#.T1I8kZM2QW4.facebook
Tampaknya Pdt. SAE Nababan yang pada era pemerintahan Soeharto terlibat dalam konflik internal HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) itu, kini sedang “membidik” masalah Papua untuk dibawa ke forum gereja sedunia.
Pekan lalu, Pdt. SAE Nababan tampak berada di Tanah Papua untuk melakukan kunjungan pastoral bersama Pdt. Dr. Andreas Yawanggoe(Ketua Umum PGI). Menurut keterangan Pdt. Yawanggoe, kunjungan itu ada kaitannya dengan dua kali pertemuan antara Presiden SBY dengan tokoh-tokoh gereja Papua. Pertemuan itu dinilai tidak sejiwa.
“Kami PGI melihat dua pertemuan oleh pihak gereja-gereja di Papua dengan Presiden beberapa waktu lalu, bahwa dua pertemuan itu tidak sejalan. Persepsi awal kami dua kali pertemuan itu, tidak sejiwa,” tegas Yawanggoe.
Pertanyaannya, apakah karena pertemuan yang dinilai tidak sejalan itu, lantas PGI mencari solusi lain, yakni melibatkan Dewan Gereja Sedunia?
Untuk menjawab pertanyaan terebut, tentu harus melihat terlebih dahulu substansi permasalahan Papua itu sendiri. Masalah kedaulatan, atau asalah sosial-politik, keadilan, dan kesejahteraan?
Lalu, kaitannya dengan sikap gereja di atas, apakah terdapat pelanggaran HAM terhadap jemaat gereja di sana kah?
Jika gereja juga merasa terpanggil untuk mendukung warga Papua menyerukan penentuan nasib sendiri, dalam arti lepas dari NKRI, berarti masalahnya adalah masalah kedaulatan. Jika gereja terlibat dalam urusan ini, berarti gereja adalah bagian dari kelompok kepentingan tertentu yang mendukung separatisme di Indonesia.
Jika tidak, maka sebaiknya gereja menyusun program-program riil dalam rangka memacu pencapaian kesejahteraan, keadilan, kedamaian dsb dan segera menyerukan kepada Pemerintah untuk segera melaksanakannya. Dan ini tentu sejalan dengan pernyataan Presiden SBY berikut ini :
