Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur No 26 Tahun 2014, yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Disebutkan, PNS yang mengajukan ijin berpoligami (beristri lebih dari satu) dikenakan biaya satu juta rupiah, yang selanjutnya uang itu akan disetorkan ke kas daerah.
Rupa-rupanya, kebijakan Bupati Lombok Timur itu tidak sepenuhnya dipahami secara gamblang oleh masyarakat. Akibatnya Perbup itu malah menuai banyak kritikan bahkan hujatan. Berita yang dilansir sejumlah media, ditanggapi dengan penafsiran yang cenderung emosional oleh masyarakat karena kurang lengkapnya informasi yang didapat.
Padahal, Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan saat diwawancarai salah satu media nasional beberapa waktu lalu dengan tegas dan jelas mengatakan, bahwa peraturan itu malah semakin memberatkan persyaratan untuk bisa poligami. Aturan juga ditujukan hanya untuk PNS di lingkup Kabupaten Lombok Timur, bukan untuk masyarakat umum.
Tapi namanya berita dan terlanjur menjadi berita ya semakin memberita. Sayangnya, sebagian dari penyampai berita itu juga tidak lengkap menginformasikan berita yang sebenarnya kepada masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat menjadi resah. Khususnya kaum perempuan di Lombok Timur yang bersuamikan seorang PNS. Mereka khawatir, suaminya akan berpoligami.
Padahal, kalau masyarakat memahami substansi yang sebenarnya dalam aturan tersebut maka keresahan tidak perlu terjadi. Yang harus dipahami adalah Bupati Lombok Timur tidak serta merta membolehkan PNS-nya berpoligami dengan cukup membayar satu juta rupiah. Tapi, syarat PNS yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang berlaku. Yaitu tetap mengacu kepada PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Jadi kewajiban membayar satu juta rupiah itu malah semakin memberatkan PNS di Kabupaten Lombok Timur yang ingin mengajukan ijin poligami. Selain harus memenuhi persyaratan mutlak yang telah diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990, mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan lagi sebesar satu juta rupiah.
Kalau dicermati, aturan ini sebenarnya malah menunjukkan keberpihakan dan perlindungan kepada para istri yang suaminya berstatus PNS di Kabupaten Lombok Timur. “Jadi bukan untuk mendorong orang poligami asal punya uang satu juta ya, itu untuk menambah berat dari peraturan-peraturan yang sudah memberatkan,” kata Ali Bin Dahlan dikutip dari Kompas.com.
Dalam PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 yang mengatur tentang ijin perkawinan, seorang PNS laki-laki boleh melakukan poligami sepanjang memenuhi persyaratan. Diantaranya, syarat kumulatif dan syarat alternatif. Selain itu juga harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang disampaikan secara tertulis. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983, ijin untuk beristri lebih dari satu orang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP Nomor 10 Tahun 1983.
Syarat alternatif tersebut adalah dikarenakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara untuk syarat kumulatif yaitu harus ada persetujuan tertulis dari istri. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup banyak untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Kemudian juga harus ada jaminan tertulis dari PNS bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Persoalannya sekarang, lantas mengapa belakangan ini Peraturan Bupati Lombok Timur yang lebih memberatkan ijin untuk poligami ini jadi diributkan? Bukannya peraturan pemerintah yang mengatur ijin poligami bagi PNS sudah diterapkan di jajaran birokrasi pemerintahan secara nasional, dari dahulu? Nah Lo.
Ternyata keributan ini bermula dari kesalahan penafsiran dari sebagian masyarakat dan pemberitaan sejumlah media massa yang kurang utuh dalam mengabarkan informasi. Sehingga, muncul berbagai penafsiran dan pendapat, kalau PNS di Lombok Timur mau poligami cukup bayar satu juta saja. Bah! Enak sekali-lah.
Berita-berita terkait “Perbup Poligami” ini juga semakin ruwet setelah menjadi trending topic di jejaring media sosial. Masyarakat Indonesia yang sedang gandrung Gadget dan Medsos cenderung reaktif dalam menangapi berbagai informasi. Parahnya, para pecandu internet ini masih banyak yang malas melacak keakuratan informasi yang diterima saat berselancar di dunia maya.
Salah satu contohnya saya temukan di jejaring Facebook. “Apa yang jadi pertimbangan bupati Lombok Timur yang mengijinkan boleh berpoligami kepada PNS prianya?” tulis seorang facebooker di dinding kronologinya. Status pendek itu segera saja menuai sejumlah like dan komentar. Ada yang mengomentari, mending diijinkan daripada PNS kepergok berzina terus. Ada yang menulis, bupatinya eror. Ada tanggapan, udah bingung cari sensasi kali…biar Cetar. Ada pula yang mengumpat, bikin malu lotim aja, apa2an tuh bupati. (Waduh, Pak Bupati jadi dibully).
Ternyata selain ngetop di media sosial, berita tentang “Perbup Poligami” juga menarik perhatian sejumlah media nasional. Kabarnya, malah mereka ini yang terlebih dahulu memberitakan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014, terkait ijin bagi PNS untuk poligami.
Beritanya menjadi terkenal, karena rata-rata awak medianya “pintar dan kreatif” menyusun redaksional yang menarik. Meskipun akibatnya jadi cukup menggemparkan. Contohnya, ketika salah satu media online nasional menulis judul, Perbup Poligami Bayar Rp 1 Juta, DPRD Akan Panggil Bupati. Atau judul berita, Perbup Poligami Bayar Rp 1 Juta Menyakitkan Bagi Perempuan. Kemudian ada juga, Di Lombok Timur, PNS yang Ingin Berpoligami Cuma Bayar Rp 1 Juta.
Dari contoh judul-judul diatas, maka ketika seseorang sekedar membaca judulnya saja, tentu tidak bisa disalahkan ketika ia memiliki penafsiran sesuai dengan judul tersebut. Berbeda kalau orang itu memiliki kesempatan membaca beritanya secara tuntas. Itu pun kalau medianya menulis secara lengkap dan berimbang. Kalau tidak ya sama saja. Akan muncul lebih banyak lagi penafsiran. Jadi yang salah siapa? Hayo.
Tapi, berangkat dari seluruh kericuhan tersebut, ada yang bisa disyukuri oleh masyarakat Lombok Timur. Setidaknya, masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang belum tahu Lombok Timur, jadi tahu kalau ada sebuah kabupaten yang bernama Lombok Timur di Provinsi NTB. Pemberitaan bertubi-tubi yang mengkritisi kebijakan Bupati Lombok Timur tersebut malah berhasil mendongkrak nama Lombok Timur dan menjadikannya pembicaraan di tataran nasional. Menurut saya. Nggak apa-apa. Biasakan, kalau orang belum tahu dan paham mengkritisinya habis-habisan.
Kalau pemikiran saya, kesempatan seperti ini sebenarnya harus cepat dimanfaatkan. Mumpung secara nasional jadi sorotan, sekalian aja di tumpang lewat berita “Perbup Poligami” yang sedang hot jadi pembicaraan. Sertakan isu-isu menarik terkait potensi pariwisata dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur. Seperti lahan pertaniannya yang subur, produksi pertanian yang melimpah, Tembakau Virginia yang berkelas dunia, Hasil lautnya yang banyak, pantai-pantainya yang cantik, Lautnya yang bersih, pulau-pulau kecilnya yang menarik, masyarakatnya yang ramah dan masih banyak lagi.
Jadi biarkan saja, gara-gara "Perbup Poligami", Lombok Timur jadi gunjingan nasional. Dorong sekalian gunjingan Perbup Poligami ini untuk mendorong seluruh rakyat Indonesia menggunjingkan hal-hal baik dan menarik lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Lebih baik kan?
