17 Juli 2024 03:07Diperbarui: 17 Juli 2024 03:10530
Jakarta - Kebijakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang mencabut ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah memicu perdebatan dan kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk praktisi hukum Deolipa Yumara. Deolipa menganggap pencabutan izin ini dilakukan tanpa alasan yang jelas dan merugikan banyak perusahaan tambang yang mematuhi aturan hukum.
Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.