Hal itu disampaikan dalam kegiatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh Gathering yang didukung Women Democracy Networks (WDN) di Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh, Selasa, 29 November 2022.
Adapun rangkaian kegiatan pada KPPI Aceh gathering berupa silaturahmi dan diskusi interaktif tentang "Memperkuat Komitmen Multipihak untuk Peningkatan Partisipasi Perempuan Politik dalam Pembangunan Aceh" yang ditutup dengan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama, dilanjutkan pada sesi kedua tentang "Konsolidasi Perempuan Politik Aceh".
Kegiatan itu melibatkan narasumber mewakili unsur pemerintahan, penyelenggara pemilu, LSM, Media, Kelompok perempuan akar rumput, jaringan muda serta perwakilan perempuan lintas partai politik yang dipandu oleh Ketua KPPI Aceh. Dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen multipihak "Memperkuat Kepemimpinan dan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pembangunan Aceh" pada spanduk.
Direktur Flower Aceh, Riswati, mengatakan dukungan dari multipihak untuk memperkuat kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan dalam pembangunan Aceh menjadi keharusan. Upaya ini bagian dari merealisasikan pembangunan Demokrasi di Aceh yang berkeadilan dan inklusi.
"Jika ekosistem politik di Aceh ramah perempuan, tentu akan meningkatkan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam proses pembangunan demokrasi Aceh," kata Riswati
Sebaliknya, lanjutnya, perempuan politik akan terus terpinggirkan jika sistem dan multipihak yang berada di area ini tidak responsif gender dan belum punya komitmen serius.
"Pada saat yang sama, tentu secara internal, perempuan harus terus meningkatkan kapasitas diri baik dari sisi pengetahuan, skill, modal sosial, leadership, termasuk dukungan keluarga dan masyarakat, serta faktor-faktor yang dibutuhkan dalam kerja-kerja publik dan politik," tuturnya.
Ketua DPW Nasdem Aceh, Teuku Taufiqul Hadi, mengatakan Partai Nasdem memberi banyak ruang untuk perempuan terlibat aktif dalam partai, selain menempatkan perempuan pada posisi strategis, juga memberikan kesempatan untuk leading memfasilitasi kepanitian atau kegiatan penting di partai.
"Kita tidak melupakan sejarah Aceh dengan pengalaman heroik sultanah dan perempuan tangguh seperti Cut Nyak Dhien, Laksamana Malahayati, Cut Meutia dan masih banyak deretan nama-nama perempuan Aceh yang tertulis dalam sejarah punya peran dan kontribusi besar di Aceh," ungkap Taufiqulhadi.
Ketua KPPI Aceh, Hj. Ismaniar AB Mizan, SE, menyampaikan kegiatan ini bagian kegiatan partai, untuk mempersiapkan kader mereka masing-masing. KPPI Aceh berharap partai segera mempersiapkan kader perempuan.
"2024 tinggal hitung hari, sebagai peserta pemilu, keterwakilan perempuan target kita 30 persen, mohon semua partai membantu kader perempuannya, agar tercapai 30 persen," ucap Ismaniar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Nevi Ariyani, SE, menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mendukung partisipasi kepemimpinan perempuan, dalam regulasi tingkat nasional UU 45 ayat 28 ayat 3. Khususnya di Aceh juga ada regulasi dalam Qanun 3/2008 tentang partai lokal yang menyebutkan keterwakilan perempuan 30 persen.
"Pemerintah sudah memberikan ruang untuk partisipasi, kalau sekarang bisa diilustrasikan keterwakilan perempuan legislatif hanya 14 persen, tapi lumayan dibanding tahun tahun lalu," tegas Nevi.
Dari kabupaten/kota, kata Nevi, hanya Aceh Tamiang yang melebihi 30 persen. Artinya, partisipasi perempuan masih sangat rendah, tidak hanya di parlemen, tapi juga di birokrasi dari 56 SKPA, hanya empat orang perempuan. Ini perlu didorong bersama, agar partisipasi perempuan lebih banyak, apalagi di parlemen agar kebutuhan perempuan bisa diakomodir.
"Ini tanggungjawab kita semua, berharap dari forum ini KPPI ini terus dilakukan pendampingan, bagaimana dengan penguatan kapasitas bisa duduk di legislatif dan eksekutif," tegasnya.
Ia menjelaskan pemerintah dalam dukungan finansial untuk perempuan ada. Di DPPPA memiliki unit layanan UPTD PPA. Untuk korban terlapor kita fasilitasi, pemerintah turun tangan, negara ikut dalam perlindungan perempuan dan anak
"Saat ini sudah dianggarkan Rp5 M untuk pembangunan rumah aman, karena seluruh kab/kota kita punya unit layanan, namun Ibu menteri PP berharap nanti tahun kedepan kab/kota sudah membentuk unit layanan," tegas Nevi.
Ia berharap kedepannya banyak perempuan terpilih, dan ikut terlibat dalam politik. Dalam Paripurna, hampir semua fraksi mengharapkan pemerintah agar alokasikan anggaran maksimal untuk perlindungan perempuan dan anak, sehingga kenapa pentingnya perempuan berada di parlemen.
