Rencana pembubaran KPK oleh (sebagian) anggota DPR. sudah marak di media. Jujur saya was-was, jangan-jangan ini merupakan proyek pembusukan parlemen jilid ke-dua, setelah kisruh DPR tandingan beberapa waktu lalu.
Muara akhir dari kekisruhan itu adalah hilangnya legitimasi DPR di mata rakyat. Bahwa DPR itu busuk bla-bla-bla dan seterusnya. Sehingga parlemen kemudian kehilangan fungsinya secara efektif dalam hal legislasi dan anggaran.
Lho, bukankah dari sononya mereka itu sudah busuk? Mungkin, ya. Tetapi kita butuh DPR untuk mengawal kinerja eksekutif, bukan?
Ibarat perusahaan, kita (rakyat) adalah pemegang saham. Adapun parlemen merupakan komisaris dan pemerintah sebagai eksekutif.
Eksekutif pegang banyak uang, maka dia berpotensi untuk slenco. Baik slenco anggaran maupun kebijakan. Misalnya bikin kebijakan yang cuma menguntungkan dirinya sendiri, tapi merugikan perusahaan. Jika ini terjadi, maka eksekutif makin kaya tapi perusahaan gulung tikar.
Karenanya, eksekutif harus diawasi oleh komisaris sebagai wakil pemilik saham. Si pemilik saham harus mengawasi komisaris agar tidak "kongkalingkong" dengan eksekutif, apalagi mengalami pembusukan.
Agar perusahaan sehat, maka dua-duanya harus kuat. Eksekutifnya pintar menjalanan duit untuk kepentingan perusahaan, sedangkan komisaris mengawasi dengan seksama. Muara akhirnya, kinerja perusahaan meningkat.
Tapi jika salah satu pihak membusuk, maka check balance tidak akan jalan sehingga masing-masing pihak nanti berjalan semaunya. Saya kira tidak pas jika eksekutif sebagai pemegang duit, dibiarkan berkuasa sendirian tanpa dikawal legislatif. Karena orang pegang duit (dan kekuasaan) cenderung untuk slenco. Seperti kata ilmuwan siapa gitu, katanya power tends to corrupt.
Maka upaya pembusukan DPR harus dicegah. Parlemen harus diperkuat. Kompasiana sudah melakukan, dengan cara mengadakan blog competition "Saatnya DPD Didengar". Ini tentu suatu upaya untuk memperkuat parlemen, meski barangkali DPD sedikit berbeda dengan DPR.
