Agenda yang diselenggarakan pada Jumat (14/6) secara daring tersebut mengangkat tajuk "Korupsi dan Kemiskinan: Dampak Sosial Ekonomi Korupsi bagi Masyarakat Marjinal".
Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah, Ahmad Maruf menyampaikan dalam pengantarnya bahwa korupsi dan kemiskinan di Indonesia sedikit banyak hasil dampak dari desentralisasi yang tidak berjalan secara baik.
"Mimpi kebijakan desentralisasi untuk mengurangi korupsi dengan otonomi daerah ternyata tidak berjalan, justru korupsi makin mengakar di tingkat lokal. Desentralisasi itu justru juga mendesentralisasikan korupsi, tapi pusat juga korupsi," Ahmad Maruf (wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah.
Selaras dengan Peter Carey dalam penyampaian materinya menyoroti bahwa kontestasi demokrasi lokal di indonesia berdampak langsung terhadap korupsi dan kemiskinan yang kian mengakar. Menurutnya, politik uang menjadi akar dari hal tersebut.
"Proses politik, seperti pemilu dan pilkda juga menjadi busuk akibat adanya politik uang (money politic)," terang Peter.
Menurut Peter, budaya korupsi kian subur juga diakibatkan oleh lemahnya kelembagaan anti rasuah di Indonesia.
"Sejak 2004, KPK hanya menangkap sekitar 3% dari kasus korupsi di pemerintahan. Ini tidak efektif karena tidak ada cabang KPK di daerah, sementara korupsi kian mengakar di tingkat lokal," jelas Peter
Peter menambahkan, praktik politik dinasti lokal yang korup kerap memperparah keadaan. Menurutnya, perlu revolusi berkelanjutan di tiap struktur negara. Peter merekomendasikan beberapa cara pemberantasan korupsi, seperti mendorong kolaborasi pemerintah dan swasta.
"Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai negeri dan pengembangan budaya etos kerja berintegritas pada sektor pelayanan publik ini juga diperlukan," tutup Peter.
