Jokowi-JK bisa jadi memang sedang bingung diperhadapkan diantara dua pilihan, pertama mengedepankan kabinet professional dan tidak peduli pada parpol pengusungyang menawarkan orang-orangnya untuk duduk di kabinet. Resiko terbesar dari pilihan ini tentu saja tak ada jaminan parpol pengusung Jokowi-JK solid mengawal kebijakan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pilihan kedua adalah mengakomodir orang-orang parpol berbagi jatah menteri, tapi dengan banyak resiko : kabinet bakal jadi ATM/bancakan parpol, tarik menarik kepentingan di dalam pemerintahan, menteri tidak punya kapasitas memadai karena sekadar menampung aspirasi parpolserta resiko turunan yang pasti cuma akan menghalang-halangi kinerja pemerintahan. Tapi, dengan berbagi jatah kursi menteri, setidaknya parpol merasa memiliki dan menjadi bagian dari pemerintahan sehingga mereka akan all out mengawal setiap proposal Jokowi-JK. Termasuk proposal yang dulu mereka tentang di DPR ketika diajukan oleh pemerintahan SBY, seperti rencana menaikkan harga BBM yang kian mengemuka.
