Tak perlu penyeledikan lama, genangan air disinyalir terjadi akibat tersumbatnya saluran air atau gorong-gorong. Realita ini sangat mengherankan. Foto Pak Jokowi memasuki gorong-gorong telah tersohor ke seluruh dunia. Perhatian kepala daerah kepada perawatan gorong-gorong terkesaan baru sebatas pengambilan foto belaka. Mekipun demikian, terlalu berlebihan mengharapkan gubernur memeriksa setiap saluran air yang ada di Jakarta.
Tak usah hingga ke wilayah pemukiman di gang-gang sempit. Sangat mudah menjumpai saluran air di pinggir jalan besar tersumbat tak terurus, entah karena sampah atau karena disengaja oleh warganya.
Sempitnya lahan di Jakarta telah menggoda warga memperluas lahan miliknya dengan menutup saluran yang melintasi depan pemukimannya. Kemudian sampah-sampah yang mengalir setiap turun hujan menyumbat saluran-saluran yang akhirnya menyempit gara-gara ditutup itu.
Banyak (bila bukan kebanyakan) warga tak mau memelihara saluran yang telah ditutupnya. Ketika hujan turun, sebenarnya mudah diamati saluran-saluran yang tersumbat. Air meluap ke jalan, sementara warga yang telah menginvasi saluran air memilih cuek. Bahkan ada juga warga yang tetap merasa nyaman hidup di samping genangan air beraroma busuk akibat tergenang berminggu-minggu.
Pemandangan seperti itu tidak hanya terjadi di beberapa wilayah saja, tetapi di kebanyakan wilayah di Jakarta. Timbul pertanyaan, apakah pemerintahannya tidak memperhatikan? Konon di Selandia baru, saluran talang air yang tak sesuai IMB bisa berakibat penyegelan atau pembongkaran, mengapa menutup saluran air di Jakarta tak membawa dampak apa-apa?
Satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakatlah yang seharusnya mengawasi. Sejatinya sangat mudah. Begitu musim hujan, saluran air yang tersumbat akan menampakkan diri. Aparat Kelurahan akan sangat mudah menciduk warga yang mengakibatkan genangan. Kalau pun Pemda DKI memang memanjakan warganya, setiap Kelurahan seharusnya ditugasi memelihara kelancaran saluran air di wilayahnya. Tidak semestinya gubernurnya menyelam sendiri ke saluran air, sementara aparat kelurahan diminta mencatat laporannya. Barangkali aparat Kelurahan di Jakarta selama ini pada takut basah?
Akan lebih baik bagi pak gubernur untuk melakukan blusukan pada saat hujan turun. Tetapi sekali lagi bukan untuk berfose masuk gorong-gorong. Perintahkan kepada semua Lurah untuk bertanggung jawab memelihara kelancaran air saluran. Ketegasan penyegelan bangunan juga jangan hanya kepada para pebisnis. Warga biasa pun kalau mengakibatkan gangguan kenyamanan tetap harus ditindak. Pro wong cilik tak berarti memanjakan warga proletar dan memusuhi pemilik kapital.
Bagaimana bos, sanggupkah?
