[caption id="attachment_303291" align="alignleft" width="300" caption="Banjir Uang ke Emerging Countries / ilustrasi reionline.com"][/caption] Ada dua Gubernur di Jakarta yang kini sedang pusing menangani banjir. Pertama, Gubernur DKI yang pusing menangani banjir air di Jakarta. Dan kedua, Gubernur Bank Indonesia yang pusing menangani banjir uang di pasar keuangan. Kebetulan, lokasi kantor kedua Gubernur tersebut berdekatan, di Medan Merdeka Selatan dan MH Thamrin. Satu Gubernur lagi, yang juga berkantor di Merdeka Selatan, yaitu Gubernur Lemhanas, mungkin tidak ikut-ikutan pusing dengan urusan banjir ini. Air memang membawa berkah pada kita semua. Hujan yang datang di musim penghujan adalah nikmat yang harus disyukuri. Namun jumlah air hujan yang eksesif dan penanganan aliran air yang kurang optimal, dampaknya justru merugikan. Pun demikian dengan aliran uang atau modal asing. Dalam pertemuan para Gubernur bank sentral negara-negara G-20 pekan lalu di Gyeongju, disepakati bahwa negara-negara G-20 akan bekerja sama mencari penyelesaian atas masalah aliran modal tersebut. Di satu sisi, besarnya aliran uang atau modal asing yang masuk ke dalam negeri pasca krisis global, tentu patut kita syukuri. Aliran modal bisa membiayai neraca pembayaran kita, membantu penurunan harga barang impor, dan mengembangkan pasar keuangan domestik. Namun, kalau jumlahnya sudah eksesif dan berlebihan, akibatnya bisa seperti banjir air, merugikan dan membawa penyakit. Setelah krisis global terjadi, banjir aliran modal memang terjadi secara besar-besaran ke negara-negara berkembang atau emerging. Hal ini disebabkan karena pemulihan ekonomi di negara industri maju berjalan lambat. Selain itu, suku bunga juga sangat rendah di negara maju. Sementara itu, negara-negara berkembang justru tumbuh positif begitu “sexy”-nya, bahkan di luar perkiraan banyak khalayak. Negara seperti China, Korea, India, dan Indonesia, menawarkan banyak tawaran, outlet, dan atraksi menarik, bagi pemodal yang mencari keuntungan. Seperti air yang selalu mengalir mencari tempat lebih rendah, maka uang juga selalu mengalir mencari keuntungan yang lebih tinggi. Arus modal pun beramai-ramai mengalir ke negara emerging. Terjadilah banjir uang di mana-mana. Sulit menghitung secara tepat berapa jumlah banjir aliran modal secara total. Namun hasil studi dari Goldman Sach memperkirakan aliran modal menuju 20 negara berkembang telah meningkat pesat, mencapai sekitar 575 miliar dollar AS dalam satu tahun terakhir. Bagi Indonesia sendiri, di tahun 2010, total banjir arus modal yang masuk ke Indonesia diperkirakan sudah mencapai lebih dari 12 miliar dollar AS. Jumlah banjir modal sebesar itu, seperti air bah yang datang menerpa. Ujungnya malah membuat pusing pengambil kebijakan, termasuk para Gubernur Bank Sentral. Bagi Indonesia, dinaikkannya rating kita menjadi “investment grade” oleh JCRA, stabilnya kondisi makroekonomi, dan menurunnya risiko di pasar keuangan, menjadi faktor yang semakin menarik modal asing masuk ke Indonesia. Namun di sisi lain, risiko dari aliran modal yang eksesif ini cukup besar, khususnya apabila terjadi pembalikan (reversal) secara tiba-tiba. Kondisi kita saat ini memang berbeda dengan kondisi di tahun 1997 lalu. Saat itu, aliran modal lebih banyak didominasi oleh utang luar negeri jangka pendek. Sementara saat ini, aliran modal lebih didominasi oleh portfolio jangka pendek, seperti SBI dan SUN. Malah, jumlah penanaman modal langsung (foreign direct investment) justru menunjukkan peningkatan. Meski berbeda, kita perlu berhati-hati dalam menyikapi banjir uang tersebut. Pemerintah dan Bank Sentral di negara emerging secara serentak melakukan berbagai langkah untuk mengamankan negerinya dari banjir uang. Brazil dan Thailand mengenakan pajak sejumlah tertentu bagi para investor yang mau masuk ke negaranya, Korea menerapkan batas (ceiling) bagi modal yang masuk, dan Cina melakukan pembatasan jumlah uang masuk. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Kita melihat beberapa langkah telah dilakukan untuk mencegah banjir uang ini. Ketentuan BI untuk menahan SBI agar dipegang minimum selama satu bulan, adalah salah satunya. Sebelumnya, investor bisa sesuka hati membeli dan menjual surat berharga SBI. Tapi kini tak bisa lagi. Selain itu, ramuan kebijakan (policy mix) juga dilakukan. Di satu sisi, BI meningkatkan Giro Wajib Minimum (GWM) bank dari 5% menjadi 8% (tujuannya agar uang yang berlebih di pasar keuangan dapat diamankan). Namun di sisi lain, BI juga merangsang bank untuk tetap menyalurkan kreditnya dengan memberi insentif pada tingkat GWM-nya, apabila bank mampu meningkatkan jumlah kredit ke sektor riil (biasanya dihitung dengan indikator Loan to Deposit Ratio atau LDR). Sebagaimana banjir air yang merepotkan, banjir uang juga perlu ditangani secara serius. Para Gubernur bank sentral negara kelompok G-20 menyepakati untuk menangani isu banjir uang ini secara bersama-sama. Harapan kita banjir uang ini dapat ditangani dengan baik. Mudah-mudahan Gubernur DKI juga dapat bekerja menangani banjir air di Jakarta. Areanya memang beda. Banjir uang terjadi di pasar keuangan. Sementara banjir air nampaknya sudah merata di setiap pelosok ibu kota. Saya yakin, upaya penanganannya pasti lebih sulit dan membuat pusing pak Gubernur. Salam banjir.
KEMBALI KE ARTIKEL
