Selaku pemerhati ekonomi, khususnya asset-asset Negara yang telah dijual oleh Presiden Megawati dalam tempo tiga tahun pemerintahan Mega, Indonesia sangat banyak kehilangan harta kekayaan baik asset bergerak maupun hasil alam, semisal penjualan Indosat kepada Sintech Singapura, bekas lahan bandara kemayoran kepada berbagai developer local maupun asing, tanker pertamina hingga lahan gas terbesar di Indonesia maupun di ASIA, yakni wilayah kepala burung di Papua, semua di lego megawati dengan harga yang sangat murah.
Presiden Prabowo ( kandidat) bertanya, saudara Jokowi apa yang harus anda lakukan jika kontrak karya atau perjanjian pengelolaan kekayaan milik negara ternyata merugikan Indonesia, apa yang anda akan lakukan jika nyata-nyata sudah merugikan bangsa?
Jokowi terdiam seribu bahasa, lalu menjawab seperti anak SD yang tidak bisa mengerjakan perkalian bilangan tujuh, jokowi menjawab bahwa saya akan menghormati kontrak tersebut, sebab bagaimanapun hal itu merupakan konstitusi. Jawaban Jokowi ini jelas merupakan jawaban seorang yang pro asing, lebih mementingkan kepentingan bangsa lain dari pada kepentingan bangsanya sendiri.
Dominan pesan megawati dalam debat calon Presiden bulan ini tentu menandakan bahwa jati diri jokowi yang selama ini merupakan stranger kini menjadi goal keeper kepentingan Ibu ketua umum. Juga dapat dilihat dalam pengadaan bussway dengan budget trilyunan rupiah yang digelontorkan oleh Pemda DKI untuk kepentingan warganya ternyata dijadikan bancakan oleh tim sukses jokowi saat maju menjadi Gubernur DKI.
Bus way dengan import dari Chungko ( China) ternyata syarat dengan Kolusi Korupsi dan Kongsi ( KKK), Bus dengan model ala kadarnya ternyata jauh lebih mahal dari pada bus buatan dalam negeri sendiri. Perusahaan karosesi yang ada di magelang, maupun daerah lain, ternyata sudah menawarkan harga yang lebih murah dari pada bus Chungko tersebut, namun apa daya Kepala Dinas perhubungan DKI sudah digansir (tim jokowi cs) agar bus tersebut harus buatan luar negeri, karena fee bagi sang tim sukses sangat menggiurkan dengan memasukkan bus import bekas.
Keberpihakan Jokowi kepada asing dalam hal mengelola kekayaan Negara menjadi ajuan bagi investor saham maupun hot money market, lihat saja pernyataan para investor yang dimuat diberbagai situs berita di tanah air. Jika Jokowi terpilih menjadi Presiden, Investor akan semakin meningkat di bursa saham maupun pasar uang, sebaliknya jika Prabowo yang jadi Presiden Investor tersebut akan hengkang segera.
Bagi kalangan awam pernyataan ini tentu memiliki indikasi bahwa dampak ekonomi akan melambat jika Prabowo yang akan menjadi Presiden, benarkah demikian analisanya? media memang pandai memainkan situasi untuk menggiring opini, lihat saja berita yang dikabarkan oleh salah satu TV milik si brewok, suvey-survey yang dilakukannya tim abal-abalnya, selalu menempatkan Jokowi 30% diatas Prabowo, mengapa demikian?
Para investor saham maupun pasar uang bukanlah termasuk real Investor, mereka ini termasuk dalam kelas penjudi yang dilegalkan. Pasar modal penuh dengan intrik dan pemodal ini tidak akan menanamkan modalnya lebih dari 3 bulan uangnya dalam salah satu saham perusahaan yang dia harapkan dapat menghasilkan uang dari kenaikan saham perusahaan tersebut.
Hal yang sama juga terhadap mata uang, hancurnya nilai rupiah saat ini tidak terlepas dari minimnya pasokan dollar didalam negeri, oleh karena ketatnya ekonomi AS maupun hancurnya ekonomi jepang dipasar karena dihajar oleh Korea dan China, sehingga membuat pialang mata uang dollar mengalihkan pasarnya ke Korea dan China.
Jokowi selaku Gubernur DKI sangat kurang memahami tingkah laku pihak asing di Indonesia saat ini, kedatangan duta besar dari berbagai negara dengan makelar si tionghoa dari Cempaka putih menandakan bahwa Jokowi sangat disetir oleh kepentingan bangsa-bangsa tersebut di Negeri ini, untuk tetap menancapkan kukunya serta mengeruk sumber daya alam bangsa ini untuk kepentingan Negeri mereka.
Waspadalah bahwa Kontrak Kerja asing yang dijalankan selama pemerintahan Megawati telah merugikan ribuan trilyun kekayaan Negeri ini, dan hal ini harus dihentikan segera oleh seluruh anak bangsa, dengan keputusan yang harus dibuat oleh Prabowo.
Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi?
