Dalam kode etik organisasi, KONI mengambil keputusan yang salah ketika membahas hal itu dengan KPSI. Karena KPSI bukanlah organisasi resmi yang diakui oleh AFC dan FIFA. Tapi jusru KPSI-lah yang membuat permasalahan di dunia sepak bola Indonesia dengan antek-antek pro status quo periode sebelumnya yang digulingkan karena hasil kesepakatan semua klub dan pengurus PSSI se-Indonesia melalui KLB PSSI di Solo.
Kehadiran BAORI juga dipertanyakan karena bukanlah badan arbitase yang berapiliasi di bawah FIFA. Kedekatan orang-orang KPSI dengan sang ketua KONI Tono Suratman begitu kentara bahwa mereka terikat pada kepentingan untuk "melemahkan" dan "melumpuhkan". Kehadiran anggota KPSI, Djamal Aziz dan pelaksana tugas (Plt) Sekjen KPSI, Tigor Shalom Boboy, makin kentara ada niatan lain dari pertemuan itu. Hal ini terlihat jelas dengan komentar mereka yang dikutip Bola.net.
"Kami sudah menyampaikan surat undangan ke PSSI, tapi tidak ada balasannya. Padahal, kami menjalankan instruksi AFC dan FIFA sebagai penengah dalam kasus PSSI-KPSI," terang Sudirman, Sekretaris Jenderal Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori), Sudirman. Apa pantas hal ini diucapkan oleh Sudirman jika mengetahui aturan main dalam organisasi PSSI dan statuta FIFA. Dalam hal apa BAORI bisa mengatakan bahwa mereka adalah badan yang berhak mengurus permasalahan dualisme kompetisi, diakui FIFA saja tidak?
"Mungkin saja PSSI ingin keluar sebagai anggota KONI," timpal Djamal Aziz. Lagi-lagi DA melontarkan pernyataan-pernyataan yang asal ceplas-ceplos.
Anehnya, dalam pertemuan itu pembicaraan bukan saja membahas soal penggabungan kompetisi tapi juga perubahan statuta PSSI. Pertanyaannya, apakah tepat KONI membicarakan perubahan statuta PSSI dengan KPSI?
"Kami juga membahas seputar persiapan program Indonesia emas (Prima). Semula, kami berharap PSSI hadir agar persoalan segara tuntas," kata Tono Suratman. Aneh, kenapa KONI membahas program Prima dengan KPSI? Sangat mengherankan.
Sudah tercium jelas persekongkolan KONI dan KPSI untuk "mengobok-obok" PSSI dan memperkeruh polemik saat ini yang menginterfensi kesepakatan JC. Apakah langkah ini sudah sepengetahuan koordinator JC atau berkomunikasi dengan tim force yang ditunjuk AFC?
Kuat dugaan ini hanya inisiatif sang ketua KONI dan kroninya. Tapi justru ini adalah blunder yang akan meruntuhkan kredibilitas KONI sebagai pihak yang netral. Mempora saja tidak berani mengutak-atik perjanjian JC dengan menginterfensi salah satu pihak. Alih-alih ingin membantu menyelesaikan masalah, langkah Tono Suratman ini makin memperburuk upaya JC untuk menyatukan kompetisi dan harmonisasi timnas. Anda bisa menyimpulkan sendiri siapa di balik semua ini.
Soal ketegasan pemerintah dalam hal ini Kemenpora, AM, saya jamin 1 juta persen sang menteri adem ayem tanpa komentar apalagi tindakan tegas. Sekarang kartu kuncinya ada di tangan siapa?
Silakan simpulkan sendiri.
