KUPANG - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai Pemerintah Provinsi NTT dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik agraria yang akhir -- akhir ini terjadi di masyarakat dan diduga dengan sengaja menciptakan konflik yang bersifat vertikal, antara pemerintah dan rakyat maupun perusahan dan rakyat. Â
KEMBALI KE ARTIKEL