Mas Adi, salut untuk kemampuan mengelaborasi sebuah quote dalam berita di Kompas, menjadi tulisan yang panjang dan bahkan meluas kemana-mana. (Baca: Lebay!) Daya halusinasi anda harus diakui, melampaui rata-rata.
Sayangnya, anda hanya terpaku pada satu pernyataan: “Kami sebenarnya juga ingin bila Jokowi-Basuki dilantik sebagai pemimpin daerah pilihan warga, pelantikan mereka juga bisa disaksikan masyarakat,” ungkap Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2012).
Padahal, ada pernyataan berikut yang menjawab dan ‘menyelesaikan’ kegalauan hati anda, yaitu: “Tetapi peraturan perundang-undangan mengamanatkan pelantikan kepala daerah dilangsungkan di depan sidang pleno DPRD,” kata Djarot, menjelaskan halangan dari sisi aturan.
Dengan sangat sengaja anda hanya meng-quote pernyataan pertama, sehingga yang terjadi rekaya andalah yang membenturkan quote itu dengan UU yang berlaku. Anda sudah menyesatkan pembaca, seolah-olah PDIP menabrak UU, padahal andalah yang membenturkannya. Anda sengaja ‘menyembunyikan’ pernyataan Djarot berikutnya. Tulisan yang menyesatkan, dan dari sudut jurnalistik, sangat tidak etis!
Sebenarnya anda tau bahwa ada subsatansi lain yang positif dan patut dipahami serta diapresiasi pembaca, yaitu: “Karena itu, ia meminta anggota DPRD DKI asal PDIP untuk memikirkan solusi demi menyambut aspirasi masyarakat Jakarta itu. Sehubungan dengan itu, ia juga meminta wakil-wakil PDIP di DPRD DKI untuk menekan anggaran pelantikan gubernur-wakil gubernur.” Tetapi rupanya anda ‘banting setir’ dan menabrakkan logika pembaca ke pelanggaran UU, sesuai nafsu kekecewaan anda atas kemenangan Jokowi-Basuki dalam pilkada Jakarta!
Anda menutup mata atas hal positif dalam berita Kompas tersebut, yaitu soal perlunya penyelenggara negara ini menekan anggaran untuk semua kegiatan pelantikan kepala daerah, demi efisiensi anggaran. Baik, kami tunggu tulisan anda yang lebih elegan…..
Salam Jakarta Baru…!
