Aksi Prabowo Subianto yang menarik diri dari proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa petang itu sebagai “tidak memberi contoh yang baik bagi publik, karena mengabaikan mekanisme dan tak menghormati suara rakyat,” demikian Koran Tempo, mengutip ucapan pengamat politik tata negara, Ramlan Surbakti. Meski menurut pengamat, pasal pidana UU Pilpres mungkin tak berlaku pada kasus pemilu satu putaran, namun tindakan Prabowo – yang konon dilakukan karena ia menemukan kecurangan massif dan ia nilai sistemik pada pelaksanaan Pilpres 2014 kali ini, Prabowo bisa kena sanksi sosial.
