Mohon tunggu...
KOMENTAR
Politik Pilihan

KMP: Lahirnya "Diktator Parlemen"?

2 Oktober 2014   19:28 Diperbarui: 17 Juni 2015   22:38 1427 14
Sejak munculnya nama Joko Widodo (Jokowi) banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sarjana Kehutanan dari Universitas Gajah Mada (UGM) itu kemudian menjadi pengusaha mebel yang cukup lumayan yang membawanya menjadi wali kota Solo tanggal 28 Juli 2005. Pendekatannya mengelola kota Solo dengan mengubah cara-cara kekuasaan menjadi cara-cara persuasif serta sikapnya yang anti korupsi cepat menjadi berita di tanah air. Belum tuntas menjadi wali kota Solo, akhirnya dia menjadi Gubernur DKI tanggal 15 Oktober 2012. Seharusnya dia menjabat gubernur hingga tahun 2017, namun perkembangan politik Indonesia membawanya menjadi Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang karena mampu mengalahkan Prabowo Subianto yang didukung Koalisi Merah Putih (KMP) yakni gabungan Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB dan (secara samar-samar) Partai Demokrat. Walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Juli 2014 telah mengumumkan Presiden RI tahun 2014-2019 adalah Joko Widodo, namun karena pelantikannya baru akan dilakukan tanggal 20 Oktober 2014 maka saat sejak pengumuman resmi KPU itu (2o Juli 2014) hingga tanggal 20 Oktober 2014 menjadi hari-hari yang menyesakkan. Presiden terpilih Jokowi harus menjaga diri karena Presiden SBY masih berkuasa dan memang telah berkali-kali dengan cerdik menunjukkan kekuasaannya yang cukup ampuh itu. Dalam pemilihan presiden tanggal 9 Juli 2014, sikap Presiden SBY dan Partai Demokrat sangat mempengaruhi hasil pemilihan tersebut. Walaupun KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, namun pasangan yang kalah yakni Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa belum legowo menerima kemenangan Jokowi-JK tersebut. Bahkan dalam perkembangannya sikap "permusuhan" itu terus berlanjut. Sebelum pelantikan anggota DPR yang baruĀ Koalisi Merah Putih (KMP) yang jumlahnya lebih dari separuh anggota DPR menunjukkan kuasanya dengan menetapkan perubahan UU MD3, Tatib DPR, dan setelah pelantikan anggota DPR baru tanggal 1 Oktober 2014 Ketua dan Wakil Ketua DPR semuanya berasal dari KMP, walaupun PDIP merupakan pemenang dengan suara terbanyak pada pemilu 7 Juli 2014. [caption id="" align="aligncenter" width="600" caption="us.images.detik.com"][/caption]

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun