Majalah "The Economist" yang terbit sejak tahun 1843 dan berdomisili di London, Inggris dalam edisi 10 Januari 2015, memuat berita berjudul "Indonesia´s economy: Subsidies scrapped (Ekonomi Indonesia: Subsidi Dihapuskan). Berita itu pada intinya memuji langkah Presiden Joko Widodo (Widodo) yang untuk pertamakalinya berani menghapuskan subsidi minyak.
Menurut majalah itu Pemerintah sekarang akan mendapatkan triliunan rupiah untuk dapat digunakan dalam membangun Indonesia. Disebutkan bahwa harga bensin sekarang di Indonesia menjadi Rp. 7.600 per liter per 1 Januari 2015 turun dari Rp. 8.500 pada bulan Desember 2014 karena mengikuti harga minyak dunia.
Akibatnya penerimaan pajak akan meningkat dengan cepat. Dikutip pernyataan Menkeu Bambang Brodjonegoro yang menyebutkan akan dapat dihemat sekitar Rp. 200 trilun dari penghapusan subsidi tersebut. Walaupun belum begitu jelas untuk apa uang itu digunakan, namun Taimur Baig, Kepala Ekonomi Bank Jerman (Deutsche Bank) di Jakarta mengatakan bahwa melihat agenda Presiden Jokowi uang itu akan digunakan untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, dan dia ingin mengurangi defisit anggaran dari 3% menjadi 2%.
Majalah "The Economist" itu menutup dengan menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang perekonomian Indonesia akan makin cerah. Infrastruktur yang lebih baik akan mengurangi biaya transportasi dan akan menarik lebih banyak investasi, termasuk dari luar negeri. Dengan tenaga kerja yang lebih sehat dan lebih cerdas, Indonesia akan semakin terhindar dari pekerja dengan upah rendah. Masyarakat yang lebih cerdas karena pendidikan yang lebih baik akan mencari pekerjaan di tempat yang lebih baik seperti perusahaan semikonduktor dan smartphones, tidak lagi hanya di pabrik. "Awal tahun yang baik bagi Jokowi," tutup majalah itu.
Kalau majalah asing dan pakar luar negeri bisa melihat Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Jokowi, apakah masyarakat Indonesia terlalu kritis jika menganggap belum ada kemajuan berarti di bawah Jokowi?
