Janji-janji Jokowi saat kampanye tentunya masih diingat dan dicatat oleh kita semua. Program-program pro kerakyatan di pelbagai sektor kesehatan dan ekonomi menjadi konsentrasi utamanya. Apakah Jokowi akan memegang teguh semua janji kampanyenya? Bukan rahasia umum jika masyarakat tahu siapa donatur dibalik kampanye canggih ala Jokowi yang menyita perhatian masyarakat Indonesia bahkan dunia. Para donator tersebut pastinya tidak begitu saja menginvestasikan dana segar mereka kepada Jokowi cs. Mereka pasti punya tujuan-tujuan tertentu yang notabene menguntungkan kepentingan mereka.
Sebut saja para pengusaha asal Tionghoa seperti Salim Group dan perusahaan sekaliber Sinarmas yang bergerak di bidang properti Indonesia. Mereka adalah beberapa pendana kampanye Jokowi yang hingga kini mempunyai track record hitam. Beberapa di antaranya adalah kasus BLBI dan kasus pajak BCA yang melibatkan nama Salim Grup Cs di dalamnya. Selain itu nama Sinarmas juga tersandung di kasus mafia tanah Karawang.
Kasus pajak BCA yang kini kembali dibuka karena di bulan April 2014 lalu mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo ditangkap KPK terkait kasus tersebut. Hadi Poernomo ditangkap karena terbukti menyalahgunakan wewenangnya karena menghapus semua hutang pajak BCA terhadap Negara yang nilainya melebihi 300 Miliar rupiah. Banyak kalangan yang menilai bahwa kasus ini merupakan pintu gerbang untuk kembali menulusuri kasus BLBI yang tak kunjung usai. Mega skandal ini bermula dari hutang konglomerat yang salah satunya berasal dari Salim Grup yang sebenarnya hanya Rp 210 triliun namun kemudian di mark-up menjadi Rp 640 trilliun di tahun 2003 semasa rezim Pemerintahan Megawati dan Boediono sebagai Menteri Keuangan saat itu. Yang lebih parah lagi, hutang ini kemudian dicover menjadi Obligasi Rekapitalisasi pemerintah dengan diberi bunga dan diperdagangkan. Kasus ini jelas menyakiti hati rakyat Indonesia.
Di sisi lain, Kasus mafia tanah Karawang juga tidak kalah memprihatinkan, Kasus sengketa tanah di Teluk Jambe Karawang ini melibatkan PT. SAMP (Pemilik sah tanah tersebut menurut keputusan MA di tahun 2009), Sinarmas serta warga setempat. Secara hukum telah jelas bahwa SAMP lah yang sah memiliki lahan seluas 350 hektar tersebut. Namun Sinarmas yang berambisi memiliki lahan tersebut guna memperluas area Deltamas menggunakan cara-cara yang kotor demi merebut lahan tersebut. Sinarmas yang diwakili oleh mafia tanah Karawang yaitu Amin Supriyadi dan tangan kanannya Yono Kurniawan menggerakan LSM-LSM bayaran guna memprovokasi warga setempat untuk melakukan aksi-aksi anarkis yang tujuannya adalah menolak keputusan MA tersebut. Kasus ini kini tengah disorot oleh banyak pihak karena jelas merugikan banyak pihak terutama masyarakat Karawang sendiri yang diadu domba oleh mafia tanah tersebut. Tentunya kasus ini amat memprihatinkan.
Saya pribadi sangat berharap kepada presiden Jokowi agar tetap netral dan konsisten dengan slogannya yang pro terhadap rakyat Indonesia. Masalah-masalah besar seperti kasus pajak BCA dan BLBI yang melibatkan Salim Group Cs haruslah diselesaikan hingga tuntas. Begitu pula terhadap kasus praktik mafia tanah Karawang yang melibatkan Sinarmas beserta antek-anteknya yaitu Amin Supriyadi dan Yono Kurniawan yang menggerakkan LSM-LSM bayaran haruslah segera ditindak dan diadili sesuai hukum yang berlaku di negeri ini. Jangan sampai Jokowi membela kepentingan Salim Grup dan Sinarmas yang merugikan masyarakat Indonesia. Jokowi dan pemerintahannya adalah harapan baru Indonesia oleh karena itu saya sangat berharap beliau menepati janji-janjinya dan selalu memilih kepentingan rakyat sebagai prioritas utamanya. God Bless Jokowi!
